infosatu.co
POLITIK

Aliansi Pendukung AMIN Desak Bawaslu Kupas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Samarinda, infosatu.co – Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) menerima aliansi pendukung Anies-Muhaimin (AMIN) di Kantor Bawaslu Kaltim, Jum’at (23/2/2024).

Aliansi pendukung AMIN menuntut Bawaslu dan KPU mengupas tuntas Pemilu 2024 yang dinilai banyak kecurangan. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut pelaksanaan Pilpres 2024 diulang.

“Banyak sekali terjadi kecurangan. Mulai dari permasalahan Sirekap, penggelembungan suara, serangan fajar, penggunaan bansos untuk kepentingan pemilu, dan lain sebagainya,” ucap Koordinator Komunitas Masyarakat Pendukung Perubahan Kalimantan Timur (Kompak Kaltim) Buyung Sanjaya.

Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa Bawaslu memiliki wewenang sebagai wasit dalam penyelenggara pemilu. Maka, pihak Bawaslu tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam kontestasi politik 2024.

“Kami ingin dengan adanya kecurangan pemilu yang terjadi, maka Pilpres 2024 harus diulang kembali. Ini demi menyelamatkan demokrasi kita saat ini,” ungkap Buyung.

“Di sini kami tidak dibayar, kami meminta Bawaslu dan KPU agar bisa mengupas tuntas kecurangan yang terjadi saat pemilu,” sambungnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur Galeh Akbar Tanjung menegaskan bahwa Bawaslu memiliki prosedur yang harus diikuti dalam menangani setiap dugaan pelanggaran pemilu.

Galeh mengapresiasi kehadiran dari sejumlah aliansi, yang telah menyampaikan aspirasi mengenai adanya indikasi kecurangan di hari pencoblosan pada Rabu (14/2/2024).

“Tentu kami tidak sendiri dalam mengawasi, butuh dukungan untuk pengawasan kecurangan dari teman-teman relawan, komunitas, hingga masyarakat agar pemilu kita berjalan secara adil dan damai,” jelasnya.

Merespon adanya tuntutan terkait pengulangan Pilpres 2024, pihak Bawaslu Kaltim enggan berkomentar banyak karena mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal tersebut.

“Sah-sah saja mereka menuntut itu, tapi kami tidak bisa memutuskan. Karena bukan wewenang kami,” tutupnya.

Related posts

Gerindra Soroti Program Unggulan dan Kapasitas Fiskal dalam RPJMD Kaltim 2025-2029

Rosiana

Demokrat-PPP: Tekankan Keadilan Sosial dan Prioritas Infrastruktur dalam RPJMD Kaltim

Rosiana

PAN-NasDem: RPJMD Kaltim Tak Sekadar Slogan, Namun Realistis dan Partisipatif

Rosiana

Leave a Comment

You cannot copy content of this page