Samarinda, infosatu.co – Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kalimantan Timur (Kaltim), Ali Wardana, menegaskan bahwa pengendalian harga dan distribusi bahan pokok tidak cukup hanya mengandalkan solusi jangka pendek.
Menurutnya pemerintah juga harus mulai serius menyiapkan solusi jangka panjang, terutama melalui pembangunan infrastruktur.
“Ini supaya menjadi catatan untuk pemerintah. Tidak cukup hanya solusi jangka pendek yang kita lakukan. Operasi pasar, pasar murah, subsidi ongkos angkut. Tidak cukup. Harus ada solusi jangka panjang,” ujarnya, Senin, 9 Februari 2026.
Menurut Ali, operasi pasar dan pasar murah memang membantu meredam gejolak sesaat.
Namun itu hanya penanganan sementara. Ia menekankan, yang dibutuhkan adalah pembenahan mendasar, terutama pada infrastruktur.
“Infrastruktur harus dibangun. Solusinya itu. Infrastruktur,” tegasnya.
Ali Kemudian mengingat kembali kondisi yang pernah terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Di daerah tersebut, distribusi barang kebutuhan pokok sangat dipengaruhi oleh faktor alam.
“Faktor alam itu berpengaruh besar terhadap distribusi barang kebutuhan pokok di sana,” tuturnya.
Mahulu, dengan karakter geografisnya, masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama distribusi.
Masyarakat pun banyak menggunakan transportasi air untuk aktivitas sehari-hari.
Ketika air pasang, debit air meningkat dan pergerakan dari hilir ke hulu menjadi berbeda.
“Di sana kalau terlalu pasang tidak bisa lewat juga. Nah itu tadi yang dimaksud faktor alam. Kalau musim kering juga airnya turun, justru tidak bisa lewat juga. Distribusi jadi terganggu,” jelasnya.
Ali menyebut kondisi itu menunjukkan betapa daerah membutuhkan infrastruktur yang memadai.
Pembahasan itu, lanjutnya, bukan sekadar wacana. Ia mengaku sempat berdiskusi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
Serta pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman. Fokusnya tetap sama: memperkuat infrastruktur distribusi.
“Minggu lalu hari Jumat kami membahas terkait ini. Infrastrukturnya yang harus dibantu, harus ditingkatkan. Solusi jangka panjang,” tuturnya.
Ia menyadari, solusi jangka panjang tidak bisa terlihat hasilnya dalam waktu cepat. Perbaikan jalan membutuhkan waktu.
Transportasi juga perlu dukungan anggaran dan perencanaan matang.
Tak hanya jalan, ia juga menyoroti pentingnya fasilitas pergudangan.
Menurutnya, bahan pokok tidak bisa dibiarkan terlalu lama dalam perjalanan karena kualitasnya bisa menurun.
“Tidak hanya itu, seperti pergudangannya. Harus ada. Tidak bisa berhari-hari dibawa, kan menurun kualitasnya. Jadi harus ada gudang,” ujarnya.
DPPKUKM Kaltim, kata Ali, sebenarnya telah memikirkan hal itu melalui program Pusat Distribusi Pangan Provinsi.
Prosesnya dimulai dari kajian pada 2024 yang kini telah rampung.
Tahun 2025 masuk tahap perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED), dengan target pembangunan fisik pada tahun ini.
Namun rencana tersebut harus tertunda akibat penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada anggaran program di daerah, termasuk pembangunan pusat distribusi.
“Tadi itu terpending anggarannya. Padahal dari sisi manfaat kita bangun Pusat Distribusi tadi untuk menjaga stabilitas dan distribusinya serta ketersediaan barangnya,” katanya.
Konsepnya sederhana. Gudang induk di tingkat provinsi akan menampung pasokan, termasuk dari daerah penghasil di luar Kaltim.
Dari sana, distribusi dilanjutkan ke kabupaten dan kota yang juga memiliki gudang pendukung.
“Gudang itu untuk menampung, nanti akan kita sebar ke kabupaten/kota. Ada gudang-gudang lagi di kabupaten/kota,” jelasnya.
Di dalamnya akan tersedia fasilitas berbeda sesuai jenis komoditas.
Gudang kering untuk beras, gudang basah untuk ikan dan daging, serta fasilitas penyimpanan dengan sistem controlled atmosphere storage (CAS) untuk komoditas seperti cabai yang tidak tahan lama.
“Cabai itu tidak tahan lama. Kalau masuk ke dalam gudang itu, alat itu, masuk bulan ini keluar enam bulan ke depan itu masih segar. Nah ini yang kita perlukan,” paparnya.
Menurut Ali, keberadaan pusat distribusi tersebut nantinya menjadi jaminan bagi kelancaran distribusi ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
Meski pembangunan fisiknya belum berjalan akibat keterbatasan anggaran, ia memastikan prosesnya sudah berada di jalur yang tepat.
“Ini supaya masyarakat dapat informasi ini setidaknya ada rasa tenang bahwa kita sudah on progress. Istilahnya, sudah di jalan yang benar. Nah seperti itulah perkembangannya,” pungkasnya.
