Jakarta, infosatu.co – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap aksi demontrasi yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan (prokes).
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers melalui channel youtube resmi Kemenko Polhukam RI, Sabtu (24/7/2021).
Mahmud mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan tindakan tegas, demi menyelamatkan masyarakat banyak.
“Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demontrasi secara fisik tidak sesuai prokes, membahayakan keselamatan masyarakat serta melanggar hukum akan ditindak,” ungkapnya.
Pada prinsipnya kata Mahfud, pemerintah terbuka dan merespon segala aspirasi ataupun saran terbuka dari masyarakat.
Namun sebaiknya, aspirasi di masa pandemi ini disampaikan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan prokes.
“Seperti misalnya melalui virtual meeting, dialog di televisi, media sosial dan sebagainya. Pemerintah itu tanggap terhadap aspirasi,” jelasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah mendengar semua aspirasi dari berbagai macam elemen masyarakat dan menjadikannya sebagai pertimbangan di dalam keputusan penting.
Oleh sebab itu ia minta dukungan semua pihak dan masyarakat diharapkan tenang menjaga ketertiban di wilayah masing-masing.
“Kami terus bekerja sama dengan semua pihak untuk menghadapi Covid-19 karena ini satu (Covid-19) musuh bersama,” tegasnya. (editor: irfan)
