Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan menyebutkan bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki program bantuan pendidikan yang dinamakan Kutim Tuntas, sebuah skema yang menyasar siswa-siswi di wilayah tersebut.
Namun, kehadiran program ini di saat yang sama dengan program Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menurutnya, memerlukan penataan data yang lebih cermat demi menghindari tumpang tindih bantuan.
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Senin, 7 Juli 2025, Agusriansyah menegaskan bahwa validasi terhadap penerima beasiswa harus diperketat.
Menurutnya, tidak boleh ada satu pun siswa yang menerima bantuan dari dua program berbeda secara bersamaan.
Hal ini, ujarnya, penting untuk menjamin asas pemerataan dan memastikan anggaran pendidikan disalurkan secara tepat sasaran.
“Harus ada salah satu yang dicoret dan tidak mungkin Gratispol yang dicoret,” kata Agusriansyah saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan bahwa Gratispol sebagai program milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sistem yang mapan dengan jangkauan penerima yang luas.
Karena itu, apabila ada siswa yang telah masuk dalam daftar penerima program Gratispol, maka secara otomatis siswa tersebut tidak lagi berhak menerima bantuan dari Kutim Tuntas.
Meski demikian, Agusriansyah tidak serta-merta menolak keberadaan Kutim Tuntas.
Sebaliknya, ia menilai program itu tetap memiliki nilai strategis, terutama dalam menjangkau pelajar yang belum terakomodasi oleh skema bantuan provinsi.
Dengan begitu, program kabupaten tersebut dapat berfungsi sebagai pelengkap yang mendukung pemerataan akses pendidikan.
Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menekankan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program-program bantuan sebelumnya, termasuk Kaltim Tuntas, yang sempat berjalan sebelum Gratispol diaktifkan.
Ia mempertanyakan keberlanjutan bantuan terhadap siswa-siswa penerima lama dan mendesak agar tidak ada pelajar yang kehilangan akses pendidikan hanya karena sistem pendataan yang tidak sinkron.
Agusriansyah juga mengingatkan bahwa tantangan pendidikan di daerah bukan semata soal jumlah bantuan, tetapi juga tentang keadilan distribusi.
Ia memperingatkan bahwa tanpa pengelolaan yang sistematis dan transparan, program-program semacam ini berisiko menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pelajar dan orang tua.
Ia mendorong adanya komunikasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar kebijakan pendidikan yang dibuat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling memperkuat.
Menurutnya, ego sektoral harus ditanggalkan demi kepentingan siswa yang menjadi subjek utama dari setiap program pendidikan.
Dengan Kalimantan Timur yang kini berada dalam lintasan strategis pembangunan nasional, termasuk sebagai lokasi ibu kota negara yang baru, Agusriansyah menilai bahwa sektor pendidikan harus menjadi fondasi utama pembangunan.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa prioritas tersebut hanya akan bermakna jika dibarengi dengan data yang terintegrasi dan kebijakan yang diselaraskan antarlevel pemerintahan.
