Bontang, infosatu.co – Momentum Ramadan dimanfaatkan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, untuk mempererat hubungan dengan insan pers.
Seperti dalam agenda buka puasa bersama wartawan, organisasi wartawan, dan organisasi perusahaan pers se-Kota Bontang, Rabu, 4 Maret 2026, di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota
Agus Haris, menegaskan pentingnya peran media sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Dalam suasana santai namun penuh makna, Agus Haris menyampaikan pemerintah dan media memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola isu-isu publik.
Pemerintah, katanya, berkewajiban memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermuara pada kemanfaatan bagi masyarakat.
“Kami pemerintah sangat berkewajiban mengendalikan kebijakan publik, yang muaranya kemanfaatan untuk Kota Bontang,” ujarnya.
Namun ia menekankan, di era keterbukaan informasi saat ini, kekuatan pemerintah tidak lagi semata-mata diukur dari besarnya anggaran atau kuatnya sektor industri.
Justru, kekuatan itu terletak pada kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.
“Pemerintah tidak bisa dikatakan kuat karena APBD atau industri. Di era keterbukaan saat ini, pemerintah kuat jika informasinya kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurutnya, kualitas informasi yang baik akan berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat.
Karena itu, komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media menjadi kunci utama menjaga stabilitas sekaligus legitimasi kebijakan.
Agus Haris secara terbuka menyebut kritik sebagai bagian penting dari proses demokrasi.
Ia bahkan menilai pers wajib menjalankan fungsi kontrol sosial, terutama ketika pemerintah dinilai mulai keluar dari ‘rel’ atau komitmen kebijakan yang telah ditetapkan.
“Bukan tidak ingin dikritik, bahkan media wajib mengawasi. Kalau pemerintah keluar dari rel atau keluar dari komitmen kebijakan, maka wartawan harus jadi rem,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran tersebut bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan arah pembangunan tetap sesuai visi dan misi serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi.
“Kalau misalnya pemerintah keluar dari rel atau visi dan misi arah kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi, maka medialah yang harus berperan memberikan masukan supaya bisa memberikan rem,” pungkasnya. (Adv)
