Bontang, infosatu co – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menolak keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait ujian nasional (UN) dan ujian kesetaraan di tahun 2021 ditiadakan.
Menurutnya hal tersebut bukan solusi tepat bagi dunia pendidikan.
“Mestinya UN tetap menjadi salah satu ukuran untuk menilai sebuah proses selama belajar mengajar anak-anak,” ungkapnya saat dikonfirmasi infosatu.co, Jumat (5/2/2021).
Politikus Gerindra tersebut merasa khawatir jika UN ditiadakan akan menjadi suatu kemunduran semangat belajar pada pelajar.
“Yang saya takutkan ini menjadi sebuah kemunduran semangat bagi anak-anak,” ucapnya.
Tak hanya itu dikatakan Agus Haris bahwa jika UN ditiadakan, para pelajar akan berpikir meski ujian tidak dilakukan akan tetap lulus.
“Nanti yang masuk dipikiran anak anak itu bahwa ujian tidak ujian tetap lulus,” jelasnya.
Lebih jauh dipaparkan, kegiatan belajar mengajar (KBM) selama tiga atau enam tahun, tentu tidak ada satu bahan ujian akhir bagi pelajar di masa belajarnya.
“Saya kurang sependapat dengan ditiadakannya UN ini,” urainya.
Ia menambahkan yang menjadi kelemahan sistem pendidikan di Indonesia yakni setiap pemimpin suatu institusi berganti, berubah pulalah suatu sistem.
“Ini yang menjadi titik lemah Indonesia. Negara lain sudah bicara tentang antariksa, negara kita masih berputar pada kurikulum, dan sistem pendidikan seperti belum memiliki arah yang pasti,” terangnya.
Sambungngya, lebih tidak relevan lagi jika satu kementerian tersebut dipimpin oleh orang yang bukan dari dunia pendidikan, menurutnya hal tersebut menjadi suatu problem.
“Karena Mendikbud orang pintar dan cerdas. Tapi secara teknis di lapangan dia tidak paham,” pungkasnya. (editor: Irfan)
