Bontang, infosatu.co – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan kelengkapan data dan dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Hal tersebut dinilai penting agar capaian kinerja pemerintah daerah dapat dinilai secara optimal.
Penegasan itu disampaikan Agus Haris saat memberikan arahan pada kegiatan pendampingan penyusunan LPPD Tahun 2025 di Bontang, Senin, 9 Maret 2026.
Menurutnya, LPPD merupakan gambaran langsung dari capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Karena itu, kualitas laporan sangat bergantung pada kinerja perangkat daerah serta kemampuan menyajikan data yang akurat dan terukur.
“Output dari LPPD ini adalah wajah atau cerminan langsung dari capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota selama satu tahun anggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan baik di lapangan tidak akan memperoleh penilaian maksimal apabila tidak didukung oleh data dan dokumen yang lengkap.
“Jangan sampai capaian yang sebenarnya sudah kita kerjakan dengan maksimal justru mendapat nilai indikator yang tidak optimal hanya karena lemahnya koordinasi atau kurangnya dokumen pendukung,” tegasnya.
Karena itu, Agus Haris meminta setiap OPD memahami secara komprehensif dokumen perencanaan, penganggaran, hingga realisasi kinerja di masing-masing unit kerja.
Selain itu, aparatur juga diminta mempelajari secara detail indikator penilaian beserta bobotnya agar penyusunan laporan dapat dilakukan secara tepat.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan laporan, dengan mengesampingkan ego sektoral yang berpotensi menghambat proses penyusunan data.
“Koordinasi harus diperkuat. Semua OPD harus bekerja sama agar laporan yang disusun benar-benar mencerminkan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Agus Haris berharap kualitas LPPD Kota Bontang dapat terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga kinerja pemerintah daerah dapat tercermin secara akurat melalui laporan tersebut. (Adv)
