Penulis: Yulia Editor: Irfan
Bontang, Infosatu.co – DPRD bersama Pemkot Bontang menggelar Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun anggaran 2019, pada Rabu, (22/4/2020) di Comment Center.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Rapat tersebut cukup berbeda dari biasanya dibagi menjadi dua ruangan dan melalui video call, hal itu dilakukan lantaran adanya pandemi Covid -19.
foto by humas Sadam toppo
Andi Faisal mengatakan, sebelumnya Ketua DPRD Bontang telah melakukan rapat kecil dengan anggota DPRD lainnya, untuk menyampaikan koreksi rekomendasi yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna.
“Alhamdulillah kita memberi kesempatan ke seluruh anggota DPRD untuk menyampaikan koreksi saran dan masukan mengenai rekomendasi, sebelum kita tetapkan menjadi sebuah rekomendasi kita gelar paripurna kecil ketetapan sama temen temen DPRD setelah oke baru kita paripurna besar,” ujarnya.
Ada 12 poin rekomendasi berupa saran dan masukan kepada Pemkot Bontang yakni
1. Meminta Pemkot Bontang mulai tahun depan agar tidak membuka penerimaan CPNS secara nasional, tetapi perlu menetapkan kebijakan yang berbasis pada pemberdayaan Tenaga Honor yang ada dan telah berpengalaman. Selanjutnya kebijakan dimaksud adalah menaikkan status dari Honor biasa menjadi Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan P3K menjadi PNS secara bertahap sampai 5 (Lima tahun)
kedepan.
2. Pendidikan dasar yang menjadi kewenangan daerah Kota Bontang, agar memenuhi semua fasilitas dan kebutuhan operasional sekolah negeri, sehingga subsidi dan bantuan bagian sekolah swasta yang jumlahnya lebih banyak dari sekolah negeri, agar ada pembatasan yang jelas
sebagaimana direkomendasikan oleh BPK bahwa tidak ada data tahun sekolah swasta dapat menerima bantuan sekolah, demikian juga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan bagi mereka yang berada pada pendidikan menengah keatas yang sekarang telah menjadi kewenangan provinsi harus memiliki payung hukum yang kuat dan pasti.
3. Penanganan kesehatan masyarakat, kedepan Pemerintah Daerah wajib membuat progam upaya pencegahan dan penularan wabah penyakit menular Program yang bersifat mengutamakan promotif dan preventif dibidang reseptif, sehingga tidak ada lagi terjadi kekosongan masker, pembersih tangan hand sanitizer, disinfektan, dan obat-obatan.
4. Perusda yang berada di Kota Bontang dan anak perusahaan, harus di maksimalkan kinernya terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan harus diperketat. Jangan sampai perusahaan membebani keuangan daerah.
5. Pemerintah Daerah wajib membuat progam yang berhubungan dengan pertimbangan Tenaga Kerja Alih Daya dan menegakkan peraturan perundang-undang berupa pengawasan dan mengenakan sanksi kepada perusahaan perusahaan yang berada di wilayah Bontang Sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rekruitmen dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perda Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungn Hak Pekerja Alih Daya.
6. Terkait dengan pertanahan diharapkan tim penilai yang menjadi penentu atas nilal jual tanah, agar dapat menetapkan harga NJOP dan PBB yang lebih mendekati pada harga tanah secara riil yang berkembang sesuai ekonomi. Hal ini terkait seiring penetapan menjadi temuan oleh pemeriksa yang berwenang.
7. Kedepannya Pemerintah Daerah harus meningkatkan pendapatan daerah dengan menggalakkan potensi destinasi pariwisata alam dan budaya. Karena prediksinya Bontang untuk 20 tahun kedepan potensi migas yang ditambang oleh PT Pertamina dan PT Badak NGL berkurang bahkan akan habis. Oleh karena itu program yang perlu dikembangkan adalah objek wisata di mana saja yang ada di Bontang untuk digali potensinya, dengan tetap fokus pada menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti halnya pengembangan wisata laut atau maritim dan daerah pesisir. Apalagi dengan adanya rencana Pertamina New Gas Root Refinery NGRR Bontang ke dua lokasi baru dengan pertimbangan pasar dan potensi penggantian mitra. Hal ini menambah berkurangnya pendapatan dan pasokan BBM.
8. Diperlukan kedepan untuk merencanakan pemekaran kecamatan yang ada di wilayah Kata Bontang, sampai saat ini masih terdiri dari 3 kecamatan saja yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat. Luas masing – masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km, Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km, dan Bontang Barat seluas 17,20 km. Kelurahan yang terluas
yaitu Bontang Lestari dengan luas 80,92 km. Perlu dikaji dan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Peningkatan peran pemerintah daerah secara langsung yang dapat dirasakan masyarakat berupa penambahan dan pengadaan alat kebakaran dan beserta kendaraan pemadam kebakaran (damkar) hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi musibah yang menimpa masyarakat seperti kebakaran rumah atau bangunan dan kebakaran hutan.
10. Peningkatan kapasitas penyediaan air bersih yang sekarang ini dirasa masyarakat belum terpenuhi apalagi pada musim kemarau. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu pelayanan melalui PDAM yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Bontang.
11. Dalam memaksimalkan pelaksanaan Perda Kota Bontang meminta Walikota Bontang untuk menertibkan Perwali atau mengeluarkan kebijakan yang selaras dengan maksud dan tujuan Perda tersebut.
12. Meminta kepada Walikota Bontang agar dalam menggunakan anggaran tidak hanya berprinsip efektif dan efisien tapi juga menggunakan konsep tepat guna berdaya guna dan berhasil guna.
Andi pun berharap, hasil rekomendasi tersebut dapat benar benar dijalankan pemerintah daerah.
“Kita berharap bahwa hasil rekomendasi ini harus benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah karena apa namanya jabatan kita ini kan di pemerintahan sama dengan Walikota sebagai penyelenggara pemerintah daerah, jadi apa yang kita rekomendasi wajib harus dilaksanakan di dalam pelaksanaan pemerintahan,” tutupnya.
