Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Rohim menilai upaya penanganan fenomena manusia silver di Kota Tepian tidak bisa hanya berhenti pada penertiban rutin.
Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah harus lebih komprehensif dengan menyentuh akar persoalan.
“Kalau di hilir memang harus konsisten. Begitu muncul ditindak besok ada lagi ditindak lagi dan seterusnya. Tapi kalau hanya berhenti di situ masalah tidak akan selesai,” tegasnya.
Ia menambahkan, perlu ada penyelidikan lebih jauh terkait kemungkinan adanya pihak yang mengorganisir aktivitas manusia silver. Sebab, fenomena ini tidak selalu lahir dari inisiatif individu semata.
“Jangan-jangan ini terorganisir, kalau memang ada yang menggerakkan atau mengkapitalisasi maka tidak cukup hanya menertibkan manusianya. Harus dicari aktor di balik itu,” jelasnya.
Selain aspek penertiban, Rohim menekankan faktor ekonomi juga berperan besar dalam mendorong munculnya manusia silver.
Keterbatasan lapangan kerja dan kebutuhan hidup yang mendesak sering kali menjadi alasan mereka turun ke jalan.
“Di hulunya memang soal ekonomi. Kalau akselerasi ekonomi dijalankan pertumbuhan didorong otomatis lapangan kerja bertambah dan kesejahteraan meningkat. Dengan begitu fenomena manusia silver bisa ditekan,” pungkasnya.
Dengan pendekatan menyeluruh dari sisi penegakan hingga kebijakan ekonomi, DPRD berharap permasalahan manusia silver dapat ditangani secara berkelanjutan dan tidak sekadar menjadi rutinitas razia belaka.
