Penulis : Lilik – Editor : Putri
Balikpapan, infosatu.co -Menyongsong Ibu Kota Negara (IKN), DPRD Kota Balikpapan gelar Rapat Kerja di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (17/11/2019).
Kegiatan tersebut, menghadirkan pembicara dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia H.M.Budi.S Sudarmadi, dipandu moderator Syukri Wahid Anggota DPRD Komisi I.
Rapat kerja ini bertujuan untuk membangun sinergitas antar legislatif dengan eksekutif dan antar lembaga, mengingat Balikpapan jadi daerah penyangga IKN.
Menurut Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh dalam sambutannya lokasi Balikpapan sangat dekat dengan (IKN).
“Ada konsekuensi besar yang dirasakan dibalik kebijakan pemerintah pusat memindahkan IKN,” ungkapnya.
Ia mengatakan, hal tersebut harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, dengan perubahan paradigma para pejabat daerah serta stakeholder terkait.
“Sangat penting adanya kesepahaman untuk mencapai visi misi oleh eksekutif, legislatif dan antar lembaga lainnya, ini menjadi modal awal sebagai penyangga IKN,” katanya.
Selanjutnya Abdulloh mengatakan Pemkot sebagai mitra sejajar untuk bersama-sama merumuskan rencana persiapan IKN.
Walikota Balikpapan Rizal Effendi SE, pada presentasinya mengatakan, untuk menjadi penyangga IKN perlu perjuangan bersama agar Balikpapan juga menikmati infrastruktur yang lebih baik.
“Seperti halnya jalan tol dari tol Batakan ke Bandara, Jembatan Balikpapan ke PPU lewat Semayang, serta Penyelesaian Jembatan Pulau Balang. Tetapi tidak lepas dari dampak lainnya pertambahan penduduk sehingga membutuhkan lahan yang luas. Kebutuhan air bersih juga karena masih mencari sumber mana yang bisa menyuplai air hingga tidak kekurangan,” kata Rizal.
Sedangkan Dirjen OTDA Budi Sudarmadi mengatakan perlu diselesaikan secara jelas urusan apa saja yang menjadi kewenangan dari IKN.
“Kota Balikpapan sebagai penyangga ibukota juga harus memastikan usulan infrastruktur dan kebutuhan yang bisa ditangani APBN,” tambahnya.
Selain itu,Budi melanjutkan Balikpapan sebagai penyangga IKN harus sudah mempunyai infrastruktur yang memadai.
“Antara lain pelabuhan laut dan bandara.Dalam penyelenggaraan pemerintah Eksekutif dan Legislatif dan Yudikatif adalah sebuah komponen di Pemerintah Pusat yang harus bekerja sama. Sedangkan di Balikpapan, keluar dari pemerintah pusat harus mendukung semua hal untuk IKN,” tutupnya.
Diketahui undangan yang turut hadir ialah Muspida serta Organisasi Masyarakat, ASN dan Sipil. Dengan penyajian dari Pusat Masyarakat untuk diajak ikut berbuat secara bersama-sama demi menyikapi keadaan Balikpapan sebagai daerah IKN.
