Penulis : Yanti – Editor : Sukri
Bontang,infosatu.co– Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2020 Kota Bontang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/10/2019).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, dan Wakil Ketua DPRD Bontang Junaidi serta Agus Haris. Hadir juga Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, perwakilan Kapolres Bontang, Dandim 0908/Btg, jajaran Forkopimda, perwakilan perusahaan, kepala OPD dan ormas di Bontang.
Pada nota keuangan tersebut, APBD Bontang Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan naik dengan asumsi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Indeks harga konsumen tahun 2018.
Pada penyampaian nota keuangan rancangan APBD Bontang Tahun Anggaran 2020, Neni menuturkan rancangan APBD 2020 disusun dengan dua asumsi tersebut yang sejalan dengan kondisi terakhir perekonomian nasional.
“Target penerimaan pendapatan daerah Kota Bontang tahun Anggaran 2020 Rp 1.416.373.218.400,” terang Neni.
Berdasarkan gambaran penerimaan pendapatan daerah tersebut, Neni mengakui sumber pendapatan daerah sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat. Masih tingginya dana transfer pemerintah pusat dalam struktur pendapatan daerah, menyebabkan APBD Bontang menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi penerimaan negara secara nasional. Oleh karenanya, Neni menyebut perlu ada kebijakan pemerintah daerah yang strategis untuk terus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang inovatif guna meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pembangunan.
“Kita dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun program pembangunan agar sasaran pembangunan dapat tercapai optimal,” kata Neni.
Pada tahun anggaran 2020 alokasi belanja dialokasikan lebih besar pada belanja langsung dengan maksud program pembangunan dapat menyentuh secara langsung ke masyarakat.
Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, tahun anggaran 2020 alokasi anggaran belanja direncanakan sebesar Rp 1.566.373.218.440. Terkait hal itu, Neni mengatakan proses penyusunan dan asistensi RKA-SKPD terjadi pergeseran alokasi pagu anggaran. Meski demikian, Neni juga menyebut masih banyak kegiatan yang belum terakomodir dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS,” bebernya
