Penulis : Lydia – Editor : Putri
Samarinda, infosatu.co – Di wilayah Kaltim ada banyak sekali karts yang belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Padahal jika pemerintah mengelola dengan baik, akan menjadi andalan serta potensi ekonomi dan penyelamatan lingkungan di Kaltim.
Khususnya Karts Sangkulirang, Mangkalihat yang menarik perhatian pecinta lingkungan dan pemerhati karts nasional bahkan dunia. Kondisinya yang masih alami menjadikannya pilihan utama destinasi wisata di Kaltim.
Namun ekploitasi karst secara berbelebihan bisa menimbulkan masalah lain, contohnya akan ada sampah disekitar karts hingga acaman yang meninggalkan kerusakan.
Diketahui, di tahun 2016 sekitar 9,5 persen dari total wilayah karst Indonesia dengan luas 155.000 kilometer persegi rusak. Kerusakan bentang alam karst diakibat dari aktivitas penambangan batu gamping dan alih fungsi lahan.
Terkait masalah karts di Kaltim, anggota DPRD Kaltim, Safuad menerangkan bahwa persoalan karst berkaitan dengan banyak hal seperti rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, lingkungan hidup dan ekosistem lainnya.
Safuad sangat mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup untuk menggelar rapat konsultasi publik tentang rencana aksi pengelolaan Karst Sangkulirang – Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang cukup baik, namun harus terus di follow up agar tidak terhenti sampai disitu saja. Saya mendukung karena bagaimana pun karst ini kan untuk masa depan daerah,” katanya.
Menurutnya, harus ada pematangan strategi pengembangan pengelolaan karts di Kaltim. Mulai dari sarana dan prasarana infrastruktur khususnya akses menuju karts, karena semua ini memberi pengaruh besar terhadap investor dan wisatawan.
Pengelolaan hendaknya dilakukan disekitar kawasan karts dengan membentuk kebun binatang, langkah ini sebagai bentuk pemeliharaan sumber mata air hingga tempat budi daya berbagai jenis tanaman khususnya yang menjadi khas Kaltim.
“Perencanaan yang matang dan dukungan dari semua pihak terutama pemangku kebijakan sangatlah diperlukan. Jika benar-benar dikelola dengan maksimal pasti akan menjadi sumber pendapatan daerah dan mengembangkan perekonomian masyarakat,” tutupnya.
