Samarinda, infosatu.co – Fraksi Demokrat DPRD Kota Samarinda memberikan catatan kepada pemerintah kota terkait fungsi dan tugas Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) beserta gaji yang menggunakan uang rakyat.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Samarinda Joni Sinatra Ginting menyatakan hal tersebut memang menjadi sebuah pertanyaan di kalangan anggota legislatif. Sebab menurutnya, sebagai wakil rakyat, pihaknya perlu mengetahui pajak yang dibayar masyarakat dialokasikan seberapa banyak kepada TWAP.
“Sekarang berapa totalnya? Efektif tidak, kerjaannya? Kalau misalnya fungsinya percepatan pembangunan, di sini ada legislatif ya tentunya kan tidak tentu efektif,” ungkap Joni saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2023 persetujuan bersama DPRD Samarinda dan Pemkot Samarinda terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda, Rabu (14/6/2023).
Tidak hanya itu, pihaknya juga mempertanyakan kejelasan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda setelah adanya TWAP tersebut.
“Karena misalnya saat setiap acara rapat atau pertemuan TWAP itu sejajar dengan wali kota. Fungsi yang lain OPD itu dimana? OPD itu dimana posisinya struktur organisasi dari OPD itu ada dimana,” jelasnya.
Menanggapi catatan dari Fraksi Demokrat DPRD Samarinda, Wali Kota Andi Harun mengatakan gaji dari anggota TWAP yakni Rp8 juta. Pun dengan fungsi dari TWAP sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Fungsi TWAP sangat bagus dan membantu pemerintah. Tidak ada satupun OPD yang mengeluh karena memang sudah kita batasi, tidak boleh offside. Offside-nya seperti masuk wilayah teknis, mereka hanya mengecek. Hasil pengecekannya disampaikan ke wali kota. Nanti wali kota akan menyampaikan kepada pimpinan OPD-nya. Sebatas itu,” terang politikus Gerindra itu.
Selain itu juga, pria yang sering dipanggil AH itu membeberkan bahwa TWAP telah memberikan bantuan besar kepada Pemkot Samarinda.
“Salah satunya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp380 miliar menjadi Rp750 miliar. Ini menjadi bukti bahwa peningkatan PAD lantaran adanya campur tangan TWAP yang memberikan usulan kepada pemerintah,” tandasnya.
