Jakarta, infosatu.co– Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menegaskan komitmen untuk melanjutkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) hingga tahap operasional.
“Kami punya semangat dan komitmen besar untuk meneruskan KEK MBTK ini. Saya tuangkan dalam 4 komitmen,” kata Isran saat memberi sambutan pada Rapat Kerja Kawasan Ekonomi Khusus yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Untuk itu, minta kepada pemerintah pusat agar regulasi yang mengatur soal KEK di Kaltim tidak disamakan dengan regulasi untuk provinsi lain. Kata Isran, apabila regulasi dipaksakan harus sama, pengembangan KEK di Kaltim dipastikan akan mengalami kesulitan.
“Kalau namanya sudah khusus, maka semestinya tidak berlaku aturan-aturan umum. Kecuali aturan umum yang ada di ketentuan pengembangan KEK itu sendiri,”terangnya.
Menurutnya, meski KEK MBTK masih menghadapi banyak kendala, ia meyakini berbagai masalah tersebut ke depan bisa diselesaikan. Salah satunya ialah permasalahan terkait kelembagaan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yang dipercayakan kepada PT MBTK.
“Dari segi fungsi KEK MBTK sudah berjalan. Terutama dari sisi pelabuhan yang dimanfaatkan oleh PT Palma Serasih Internasional (PSI) dengan nilai ekspor mencapai Rp500 miliar setahun. PSI sendiri sudah berinvestasi senilai Rp109 miliar di KEK MBTK,”urainya.
Ia menambahkan, KEK MBTK juga sudah memiliki beberapa investor potensial antara lain PT Samudera Pelabuhan Indonesia untuk pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Internasional Maloy, Posco International dan GS Caltex yang akan membangun refinery biodiesel. Kemudian ada PT Perkebunan Nusantara III (PT Industri Nabati Lestari) yang akan membangun refinery minyak goreng dan PT Dharma Satya Nusantara yang akan mengembangkan pengolahan dan penimbunan cangkang sawit, pellet kayu pohon kelapa sawit dan refinery produk turunan CPO.
“Ada kegiatan di KEK MBTK Rp500 miliar setahun, lumayan. Makanya ini harus kita kembangkan dengan terus melakukan pembenahan-pembenahan,”tuturnya.
Ia mengaku, KEK MBTK termasuk yang cukup lama diperjuangkan namun terbelakang dalam kemajuannya. Ia pun bersyukur karena persoalan kelembagaan sudah bisa diselesaikan.
“Kedua, masalah fasilitas infrastruktur yang masih terbatas, seperti jalan masuk ke lokasi. Insfratruktur lain seperti listrik, air bersih, telekomunikasi. Kita berharap APBN bisa segera masuk agar KEK MBTK akan lebih mudah menarik minat investor,” tandasnya.
