Bontang, infosatu.co – Penghapusan tenaga honorer menjadi permasalahan baru yang dihadapi daerah termasuk Kota Bontang. Pasalnya dari data pemetakan jumlah pegawai honorer sesuai jenjang pendidikan. Alhasil terdapar 1.362 orang lulus SMA sederajat.
Padahal, syarat penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) di tahun lalu minimal Diploma 3 hingga Sarjana (S1).
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang Sudi Priyanto mengatakan tenaga honorer Bontang 50 persen berpendidikan SLTA.
Selain itu, Kaltim menjadi provinsi pertama yang harus memberikan usulan formasi kebutuhan CASN dan PPPK. Batas penginputan online dilakukan pada (28/6/2022) mendatang.
“Saat ini masing-masing OPD untuk menginventarisasi jumlah formasi yang dibutuhkan.
Formasi itu nantinya yang akan dibawa untuk memberikan usulan kepada Kemenpan-RB agar bisa dipertimbangkan,” tandasnya.
Menanggapi banyaknya tenaga honorer Bontang yang lulusan SMA sederajat, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mengatakan bahwa perlu kecermatan yang mantap untuk menganalisis beban kerja dengan sumber daya manusia (SDM).
“Maksud saya setelah analisa beban kerja dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang memang perlu kita diperhatikan adalah jenjang pendidikan yang lulus SMA 50 persen itu,” ungkapnya, Kamis (23/6/2022).
Menurut Politikus Gerinda itu harus ada formasi baru yang disepakati pemerintah dan yang kemudian nantinya dibawah ke Kemenpan-RB.
“Apakah kita ikutkan outsourcing atau ada formasi baru. Harus ada perlindungan bagi lulusan SMA ini,” tuturnya.
Pemerintah sekarang ini sedang menyesuaikan inventarisasi jumlah formasi yang dibutuhkan. Terlebih jenis outsourcing hanya bisa diperuntukkan jenis pekerjaan bidang keamanan, guru, dan tenaga kesehatan.
“Untuk kerja cleaning servis kan tidak mungkin. Maka harus ada formasi baru khusus SMA yang harus di pikirkan pemerintah,” pungkasnya.
