Jakarta, infosatu.co – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menggelar webinar Sosialisasi Buklet Panduan Intervensi Krisis yang diikuti perwakilan seluruh Kanwil Kemenkumham dan UPT Pemasyarakatan, Rabu (2/2/2022).
Sosialisasi ini diselenggarakan menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-01.HH.01.04 Tahun 2022 tentang Buklet Panduan Intervensi Krisis di UPT Pemasyarakatan tanggal 4 Januari 2022.
Hadir sebagai pembicara, yaitu Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Muji Raharjo Drajat Santoso, serta psikolog Winanti dan Dien Fakhri Iqbal.
Kegiatan tersebut juga merupakan hasil kerja sama Ditjenpas dengan Center for Detention Studies (CDS), Search for Common Ground (SFCG), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Division for Applied Social Psychology Research (DASPR), dan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
“Dengan disusun dan disosialisasikannya Buklet Panduan Intervensi Krisis ini diharapkan pemangku kebijakan lebih memahami dalam meminimalisasi masalah psikososial pascabencana, baik alam maupun non-alam, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan petugas. Buklet ini digunakan sebagai pedoman dan panduan teoritis reaksi tanggap darurat,” ujar Muji dalam keterangan tertulis yang diterima infosatu.co.
Buklet tersebut berisikan uraian dan panduan dukungan psikososial yang mencakup psychological first aid (PFA) atau dukungan psikologis awal (DPA), psikoedukasi, teknik stabilisasi, mengelola tim intervensi krisis, serta catatan dari praktik lapangan penguatan konselor dan gugus tugas ketahanan diri.
Selanjutnya, Winanti selaku Psikolog Klinis Madya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jakarta membahas Konsep dan Pengelolaan Tim Intervensi Krisis di Pemasyarakatan. Bahasan tersebut mengacu pada praktik konseling resiliensi yang telah dilaksanakan pada 20-30 September 2021 di Lapas Kelas I Tangerang.
“Kenapa krisis terjadi, karena semua yang terjadi dihidup kita dapat menimbulkan krisis. Setiap orang dapat memaknai suatu kondisi krisis atau tidak sesuai persepsi dan respon yang bersifat individu,” jelas Winanti.
“Sebuah kejadian sama yang dipersepsikan sebagai bencana bisa menjadi krisis bagi seseorang, namun bisa juga jadi tidak. Seseorang hanya perlu menyadari krisis apa saja yang terjadi pada diri dan lingkungannya, sehingga dapat memberikan pertolongan,” sambungnya.
Ia juga menjelaskan DPA bukanlah terapi dan bukan bantuan profesional sehingga dapat dilakukan oleh siapapun karena bersifat umum dan sederhana. Kualitas personal yang perlu dimiliki dalam DPA antara lain hadir, penerimaan, coungruence (kesesuaian), dan empati, sedangkan prinsip dasar dalam melakukan DPA antara lain look (amati), listen (dengar), dan link (hubungkan).
Sementara itu, Dien Fakhri Iqbal selaku Psikolog dan Ahli Kesehatan Mental dan Dukungan Sosial yang menjadi pembicara selanjutnya memaparkan materi mengenai Praktik Intervensi Krisis di Pemasyarakatan.
Dalam materinya, Dien menjelaskan bagaimana proses psikoedukasi dan berbagai teknik stabilitas, seperti teknis stabilitas nafas dan teknik pintu ingatan.
“Psikoedukasi merupakan pelayanan penting yang perlu dilatih. Kita perlu memahami bagaimana jika menghadapi stres, sulit tidur, panik, bagaimana penangannya. Dalam PFA sendiri terdapat lima teknik stabilisasi di mana empat di antaranya untuk penanganan emosi dan yang terakhir adalah kemampuan berpikir,” terang Dien.
Psikoedukasi jelas Dien, penting dalam menghadapi situasi krisis, seperti melihat dari perspektif yang berbeda, mencari informasi, hindari informasi berlebihan, tetap terhubng, jalani pola hidup sehat, dan merawat diri dengan baik.
Webinar tersebut juga diikuti oleh Alex Oates selaku First Secretary Justice and Democratic Governance Kedutaan Besar Australia, M Ali Aranoval selaku Direktur Eksekutif CDS, Bahrul Wijaksana selaku Direktur SFCG, Faisal Magrie selaku Project Manager SFCG, Fajar Erikha selaku Deputy Director DASPR, serta Taufik Andrie selaku Research Director YPP. (editor: Dani)
