Balikpapan, infosatu.co – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik tujuh Kapolda barudalam upacara serah terima jabatan (Sertijab) di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/12/2021) kemarin.
Pelantikan itu didasarkan pada rotasi internal Korps Bhayangkara melalui surat telegram nomor ST/2568/XII/KEP./2021 tanggal 17 Desember 2021, yang ditandatangani oleh AS SDM Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri.
Tujuh Kapolda baru yaitu Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal yang dipindah sebagai Kapolda Riau. Posisi Iqbal akan digantikan oleh Irjen Djoko Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
Pelantikan juga dilakukan terhadap Kapolda Bengkulu Irjen Agung Wicaksono. Ia menggantikan Irjen Guntur Setyanto yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri karena memasuki masa purna (pensiun).
Kemudian, Kapolda Maluku yang kini dijabat oleh Irjen Lotharia Latif. Sebelumnya, Lotharia merupakan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini akan dijabat oleh Irjen Setyo Budiyanto. Lalu, Kapolda Kalbar Irjen Remigius Sigit Trihardjanto yang diangkat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Posisinya akan diisi oleh Irjen Suryanbodo Asmoro.
Selanjutnya, mantan Kapolda Riau Irjen Agung Setya dirotasi Kapolri untuk menjadi Asisten bidang Operasi (Asops) yang bertugas di Mabes Polri menggantikan Irjen Imam Sugianto. Sementara, Imam Sugianto kini ditugaskan sebagai Kapolda Kaltim menggantikan Irjen Pol Herry Rudolf Nahak yang diangkat menjadi Kasespim Lemdiklat Polri. Imam diketahui merupakan mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2012 lalu.
Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada seluruh personel Polri dalam menjalankan tugas untuk tidak melupakan tugas pokoknya dan fungsinya (tupoksi) dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.
“Tugas dasar sebagai aparat penegak hukum harus selalu ditanamkan setiap hari. Apalagi, kata dia belakangan ini masih muncul tagar di media sosial (medsos) tentang persepsi publik terhadap Polri,” ujar Sigit.
Menurutnya, kemunculan hastag tersebut harus disikapi dengan langkah-langkah konkrit untuk melakukan perbaikan di institusi Korps Bhayangkara. Sehingga pelanggaran tidak kembali terjadi.
“Tanamkan itu setiap hari. Berikan contoh, turun ke lapangan, cek apakah semua berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan lakukan koreksi,” ucapnya.
Polri dewasa ini, kata dia bukan institusi yang antikritik. Melainkan, menjadi masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk menuju Polri yang semakin baik dan dicintai oleh masyarakat.
Dia juga memastikan, akan memberikan reward kepada anggota kepolisian yang bekerja keras, berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam menjalani tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.(editor: irfan)
