Samarinda, infosatu.co – Evaluasi tentang pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) kembali mencuat.
Hal itu terjadi dalam forum diskusi publik yang mengulas arah pembangunan kota sekaligus dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa tahun mendatang.
Diskusi publik tersebut menyoroti efektivitas implementasi program, terutama terkait ketepatan sasaran serta perbedaan kebutuhan antarwilayah di tingkat lingkungan.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi menilai Probebaya memberi dampak positif, namun pelaksanaannya masih perlu pembenahan, khususnya pada aspek pengawasan dan penajaman arah pemberdayaan masyarakat.
“Program ini harus terus disempurnakan, terutama dalam pengawasan dan pemberdayaan yang lebih terarah. Kita harus buat klaster-klaster, karena kebutuhan setiap RT (Rukun Tetangga) itu tidak sama,” ujarnya, Minggu, 15 Februari 2026.
Ia menekankan bahwa kondisi wilayah menjadi penentu utama dalam menetapkan prioritas anggaran.
Kawasan pinggir kota, menurutnya, masih memerlukan alokasi infrastruktur lebih besar dibandingkan pusat kota yang relatif telah memiliki fasilitas memadai.
Sebagai ilustrasi, kebutuhan infrastruktur di wilayah pinggiran dapat mencapai sekitar 70 persen, sedangkan wilayah perkotaan lebih tepat diarahkan pada penguatan pemberdayaan masyarakat.
“Jangan sampai program ini nanti jadi program pembelanjaan, tapi bukan pemberdayaan. Itu yang harus kita awasi supaya tidak mubazir,” tegasnya.
Selain menyoroti implementasi, Iswandi juga menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum bagi keberlanjutan program tersebut.
Ia menyebut penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) diperlukan agar program tetap konsisten berjalan tanpa dipengaruhi pergantian kepemimpinan.
“Kalau mau dilanjutkan dengan tetap bernama Probebaya, ya harus diperdakan. Kalau tidak, program yang mirip mungkin tetap ada, tapi namanya bisa berbeda tergantung pemimpinnya,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Iswandi yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi apresiasi terhadap kemajuan infrastruktur Samarinda yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Menurutnya, perubahan kota tidak lepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau orang luar beberapa kali datang ke Samarinda, perubahan kotanya terlihat jelas, terutama dari sisi infrastruktur,” katanya.
Iswandi menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, bukan hanya pemerintah semata.
Ia bahkan mengatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi unsur krusial dalam mendukung kebijakan publik karena merupakan pihak yang merasakan langsung dampaknya.
“Kalau semua stakeholder berkolaborasi, baik pemerintah kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, maupun masyarakat, kemajuan kota akan lebih cepat tercapai,” katanya.
Adapun terkait munculnya sejumlah figur yang disebut-sebut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah mendatang, menurutnya pembahasan tersebut masih terlalu prematur dan belum menjadi perhatian utama dalam agenda kebijakan saat ini.
