Samarinda, infosatu.co – Wakil Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Saefuddin Zuhri menyebut peluang menaikkan nilai anggaran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) tetap terbuka.
Namun, kenaikan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Rukun Tetangga (RT) dalam mengelola anggaran.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk “Probebaya tanpa Andi Harun (AH), Bisa?” yang digelar Arusbawah di Gedung Science Learning Center (SCL) FMIPA Unmul, Minggu, 15 Februari 2026.
Soal kemungkinan kenaikan anggaran Probebaya dari Rp100 juta menjadi hingga Rp200 juta, ia meminta agar keputusan tersebut tidak diambil secara terburu-buru.
Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang telah berjalan.
“Ini kan juga kita memberi pelajaran bersama-sama dengan masyarakat. Yang 100 ini dulu, prosesnya bagaimana? Ada penggunaan yang kurang tepat atau perbaikan-perbaikan yang belum maksimal, itu harus kita lihat dulu,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi menjadi langkah penting sebelum berbicara soal penambahan nilai anggaran.
Jika penggunaan Rp100 juta saja masih menimbulkan persoalan, maka perlu ada pendampingan dan penguatan administrasi.
“Kalau dikasih Rp100 juta saja masih banyak masalah, tentunya pendampingan dan administrasi harus dilaksanakan sesuai pengawasan yang ada,” tegas Saefuddin.
Ia menegaskan, kenaikan anggaran sangat bergantung pada dua hal, yakni kemampuan keuangan daerah dan kesiapan RT dalam mengelola dana tersebut.
“Kalau memang keuangan kita mampu dan masyarakat bisa melaksanakan, kenapa tidak? Tapi mampunya ini harus kita ukur,” ucapnya.
Selain itu, Saefuddin mengingatkan bahwa Probebaya bukan satu-satunya program pemerintah daerah.
Masih banyak program lain yang juga membutuhkan dukungan anggaran.
Karena itu, menurutnya, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Pemerintah harus jeli dalam memanfaatkan anggaran dan memastikan pertanggungjawabannya jelas.
“Bukan hanya dilihat dari sisi uangnya ada lalu diberikan. Kita harus jeli memanfaatkan uang dan pertanggungjawabannya untuk masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan nilai anggaran Probebaya dinaikkan. Namun, hal itu tetap disertai catatan.
“Bisa saja dinaikkan. Tapi masyarakat dan RT yang menerima harus mampu melaksanakan. Jangan sampai malah timbul masalah baru,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa Probebaya adalah program pemberdayaan RT dan masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan anggaran harus dilihat dari berbagai sisi, mulai dari kondisi keuangan daerah hingga kemampuan pengelolaan di tingkat RT.
“Melihat kondisi keuangan dan melihat kemampuan SDM pengelolaan dari pihak RT. Semua harus dilihat, tidak satu sisi saja,” pungkasnya.
