Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Iswandi, menilai program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) layak untuk dilanjutkan.
Namun, menurutnya, program tersebut tidak cukup hanya diteruskan, melainkan harus dinaikkan levelnya dan dibenahi secara sistem agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik “Probebaya tanpa Andi Harun (AH), bisa?” yang diselenggarakan Arusbawah di Gedung Science Learning Center (SCL) FMIPA Unmul, Minggu, 15 Februari 2026.
Iswandi menyebut secara umum hasil Probebaya saat ini bagus. Namun, ada sejumlah hal krusial yang perlu dibenahi.
Ia menegaskan, program ini bukan program personal, melainkan program pemerintah kota karena dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ini bukan program distribusi dana, tapi sistem pembangunan berbasis komunitas,” tegasnya.
Iswandi kemudian memaparkan enam hal penting yang perlu diperbaiki untuk Probebaya.
Pertama, penguatan akuntabilitas. Iswandi menilai persoalan paling krusial saat ini adalah fokus yang masih pada penyerapan dana, bukan pada hasil.
Menurutnya, laporan administratif memang ada, tetapi dampak riil di masyarakat sulit diukur.
Ia mencontohkan, jika program pemberdayaan ekonomi berjalan, harus terlihat peningkatan kapasitas produksi atau omzet usaha warga.
“Kalau ini sudah dibelanjakan, harus berdampak dan terukur,” katanya.
Ia juga mengusulkan adanya kewajiban publikasi di tingkat RT, audit rutin, serta pengawasan agar tidak terjadi “elite capture” di tingkat mikro.
Iswandi mengaku menemukan beberapa kasus keputusan tidak melalui rembuk bersama, melainkan hanya oleh segelintir orang di RT.
“Seharusnya ini keputusan rembuk bersama, tapi kenyataannya ada keputusan dua tiga orang saja,” ujarnya.
Kedua, mengubah fokus dari belanja menjadi dampak. Selama ini, menurut Iswandi, pembahasan lebih banyak soal anggaran mau dibelanjakan untuk apa, bukan pada dampaknya.
Ia mempertanyakan sejauh mana pemberdayaan yang sudah dilakukan benar-benar membantu usaha mikro atau anak sekolah.
“Pikirkan dampaknya apa. Selama ini terukur tidak?” tegas Iswandi.
Ketiga, memperkuat kapasitas dan potensi RT.
Ia menilai masih banyak RT yang tidak visioner.
“Kalau tidak visioner diberi anggaran, nanti penggunaannya bisa suka-suka,” ujarnya.
Karena itu menurutnya perlu pelatihan perencanaan program dan penentuan prioritas agar dana tidak digunakan untuk hal yang kurang perlu.
Keempat, integrasi dengan perencanaan kota.
Iswandi menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan mikro dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan dan kecamatan.
Juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
Program RT, menurutnya, harus masuk dalam blueprint pembangunan kota agar terarah.
Kelima, perbaikan sistem pengawasan.
Iswandi menilai sistem pengawasan harus diperkuat, termasuk melibatkan warga dan kelurahan.
Pengawasan penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Keenam, fokus pada pengurangan ketimpangan antarwilayah. Iswandi dengan tegas menolak pendekatan “hantam rata” dalam pembagian anggaran.
Ia menjelaskan bahwa komposisi alokasi dana, yakni sebesar 40 persen untuk pemberdayaan dan 60 persen untuk infrastruktur, menurutnya tidak bisa diterapkan secara seragam di semua wilayah.
“Kita tahu kondisi geografis Samarinda berbeda. Ada wilayah perkotaan, ada pinggiran. Tidak bisa dipukul sama rata,” ujarnya.
Di kawasan tertentu, infrastruktur mungkin sudah memadai sehingga porsi pemberdayaan bisa diperbesar.
“Harus kita klaster-klaster,” ujarnya. Iswandi mengusulkan pembiayaan tematik sesuai kebutuhan wilayah, misalnya pengembangan kuliner di satu kawasan atau program kampung tematik di wilayah lain.
Menurut Iswandi, keberlanjutan saja tidak cukup. Program yang telah berjalan sejak 2021 itu, menurutnya harus menunjukkan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun.
“Seharusnya sudah bertransformasi ke Probebaya versi 4.0. Jangan masih 1.0 terus,” tegasnya.
Iswandi menilai suatu program harus berevolusi setiap tahun agar tidak stagnan.
“Intinya begitu. Tapi kesimpulannya bahwa Probebaya ini layak dilanjutkan, namun harus diperkuat dan diperbaiki secara sistem,” tutup Iswandi.
