Samarinda, infosatu.co – Gerakan Bela Negara (GBN) Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan sejumlah program strategis dalam Rapat Pimpinan (Rapim) organisasi sebagai langkah menghadapi dampak sosial pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta dinamika pertumbuhan perkotaan.
Agenda tersebut menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan perumusan program berbasis pengabdian masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) GBN Samarinda, Makmur Ratno Jaya (Maraja) menyampaikan bahwa komunikasi organisasi dengan pemerintah daerah terus dibangun meski menghadapi kendala teknis penyesuaian jadwal.
Sebelumnya, GBN pun menyatakan telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda.
“Kami sudah melakukan audiensi dan diterima oleh unsur pemerintah kota. Ini menjadi bagian penting untuk memperkuat kemitraan dan pembinaan kelembagaan ke depan,” ujarnya, Sabtu, 14 Februari 2026.
Ia juga menekankan percepatan pembentukan struktur organisasi hingga tingkat cabang.
Sejumlah calon Dewan Pimpinan Cabang (DPC) didorong segera menyusun perangkat organisasi sebagai dasar kerja sama lebih luas dengan pemerintah dan masyarakat.
“Rekomendasi rapat menegaskan percepatan kerja-kerja kelembagaan agar agenda organisasi bisa segera diimplementasikan dan dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain konsolidasi internal, GBN membuka ruang partisipasi publik untuk bergabung dalam gerakan bela negara yang dinilai memiliki cakupan multisektoral.
Organisasi ini menilai meningkatnya dinamika sosial akibat perkembangan teknologi dan arus informasi menuntut penguatan nilai kebangsaan melalui kegiatan nyata di tengah masyarakat.
“Kita ingin pengabdian masyarakat menjadi fokus, agar peran organisasi dapat meminimalisir dinamika sosial dan memperkuat nilai kebangsaan,” jelasnya.
Isu keamanan sosial turut menjadi perhatian, terutama terkait meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat.
GBN menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan melalui program kolaborasi kelembagaan.
“Kerja sama dengan kepolisian akan kami dorong untuk memperkuat sistem keamanan sosial berbasis kolaborasi,” tambahnya.
Di sisi lain, Rapim menyoroti pertumbuhan penduduk Samarinda yang diperkirakan mencapai ratusan ribu jiwa serta potensi urbanisasi akibat pembangunan IKN.
Kondisi tersebut dipandang berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak diantisipasi melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan.
Melalui forum ini, GBN menegaskan komitmen mengarahkan kegiatan organisasi pada kerja konkret dan teladan sosial di masyarakat.
Ke depannnya, hasil pembahasan program strategis tersebut diharapkan mampuh memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi perubahan sosial serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Samarinda.
