Samarinda, infosatu.co — Persoalan drainase yang memicu banjir serta kebutuhan mobil ambulans untuk jenazah menjadi aspirasi utama warga dalam reses masa persidangan I tahun 2026.
Kegiatan reses tersebut dilaksanakan Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra dari Fraksi Partai Keadilan Sejahteta (PKS) bersama masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) II.
“Hampir di setiap titik reses yang saya kunjungi, persoalan drainase selalu menjadi keluhan utama warga karena berkaitan dengan banjir,” ujarnya, Senin, 9 Februari 2026.
Samri menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dihadiri tiga RT, yakni RT 01, RT 02, dan RT 08, warga mengeluhkan kondisi drainase yang kurang baik.
Menurutnya, wilayah tersebut seperti terkurung sehingga air mudah naik saat hujan turun.
Selain drainase, warga juga mengusulkan pengadaan mobil jenazah atau ambulans.
“Mengingat tempat pemakaman ini kan agak jauh dari lokasi disini sehingga saya kira memang perlu mobil ambulans untuk mengangkut jenazah ke pemakaman,” jelasnya.
Samri menjelaskan bahwa sebelumnya jenazah diantar dengan cara dipikul.
Menurutnya, sistem tersebut dapat mengganggu pengguna jalan lain karena harus berjalan kaki hingga ke pemakaman dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
Karena itu, kebutuhan ambulans dinilai mendesak.
Samri menyebutkan bahwa sebelum reses ini telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di mana masyarakat sudah menyampaikan berbagai aspirasi.
“Barangkali dalam Musrenbang itu masih ada yang belum terakomodir. Nah makanya kami turun lagi di sini untuk menyerap aspirasi masyarakat yang belum terakomodir, untuk kemudian kami sampaikan dalam rapat-rapat dengan eksekutif,” katanya.
“Atau pihak pemkot ketika kita sedang membahas anggaran untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Samri menegaskan bahwa pemerintah sudah seharusnya merealisasikan apa yang memang diminta masyarakat.
“Masyarakat minta sekolah, tapi yang dibangunkan aula pertemuan misalnya. Nggak sesuai dengan keinginan masyarakat,” katanya.
“Sementara yang menghidupi pemerintah ini adalah masyarakat. Dari mana? Dari pajak. Dari pajak yang kita bayarkan itulah yang menghidupi roda pemerintahan,” tegas Samri.
Samri pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi warga yang telah disampaikan.
Hal ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah kota.
