Samarinda, Infosatu.co — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Iswandi, menegaskan pentingnya perencanaan keuangan yang matang.
Terutama menurutnya di awal tahun anggaran 2025 melalui evaluasi arus kas dan pemetaan aset pemerintah kota.
Iswandi menyampaikan, agenda pertemuan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), diawali dengan diskusi terkait kesiapan fiskal Pemerintah Kota Samarinda untuk satu tahun ke depan.
“Di awal tahun ini kita minta proyeksi cash flow satu tahun ke depan, supaya kelihatan kemampuan keuangan pemerintah kota,” ujarnya saat diwawancarai, Senin 9 Februari 2026.
Menurutnya, proyeksi arus kas menjadi dasar penting untuk menentukan prioritas program dan kegiatan, terutama di tengah adanya kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, Komisi II juga mencermati laporan keuangan pemerintah kota termasuk catatan-catatan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Iswandi menegaskan bahwa rekomendasi BPK tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar ditindaklanjuti.
“Saya baca semua laporan, termasuk laporan keuangan dan catatan dari BPK. Kita ingin tahu, apakah catatan itu sudah dijalankan atau belum,” jelasnya.
Pembahasan juga menyasar pengelolaan aset daerah.
Iswandi menyebut, DPRD meminta data aset pemerintah kota disajikan secara terklasifikasi agar dapat diketahui aset-aset yang tidak dimanfaatkan atau idle.
Ia menilai, aset yang belum dimanfaatkan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak lain guna meningkatkan Pendapatan Aslu Daerah (PAD).
Selain itu, DPRD juga ingin mengetahui aset yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga serta menilai apakah kerja sama tersebut menguntungkan atau justru merugikan daerah.
Tak hanya itu, aset-aset yang masih bermasalah juga menjadi perhatian untuk diketahui status dan progres penanganannya.
Iswandi menegaskan, pemetaan keuangan dan aset tersebut diperlukan agar fungsi pengawasan DPRD berjalan seimbang dengan kinerja pemerintah kota, sehingga upaya peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan secara terarah dan realistis.
