Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud memastikan akan melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap teknis pelaksanaan program beasiswa dan pendidikan “Gratispol”.
Hal ini dilakukan guna merespons dinamika dan kendala administratif yang muncul di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy Mas’ud setelah briefing pemerintah provinsi yang bertepatan dengan momentum Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026.
Ia memberikan apresiasi kepada insan pers yang terus memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui data akurat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selamat Hari Pers Nasional. Semoga semakin sukses dan hebat dalam memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Kaltim dengan data-data yang sangat akurat,” ujar Rudy Mas’ud, Senin, 9 Februari 2026.
Terkait program Gratispol, Rudy menjelaskan bahwa secara umum program unggulan tersebut berjalan dengan baik.
Namun, ia mengakui adanya beberapa kendala teknis dan kesalahan persepsi di masyarakat karena program ini masih tergolong baru.
“Ini program perdana, tentu tidak ada yang sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran. Kami segera laksanakan pembenahan di Biro Kesra,” katanya.
“Intinya, dari puluhan ribu penerima, mungkin ada beberapa yang belum mendapatkan atau salah persepsi terkait persyaratan,” jelasnya.
Rudy turut menegaskan kembali kriteria utama penerima program Gratispol, diantaranya:
Pertama, warga asli Kalimantan Timur yang telah berdomisili minimal selama 3 tahun di Kaltim.
Kedua, beasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa jalur reguler (S1 hingga S3), bukan untuk kelas ekstensi atau eksekutif.
Ketiga, prioritas juga diberikan kepada tenaga pendidik (guru) guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.
Menanggapi keluhan terkait layanan admin GratisPol yang dianggap lambat (slow response), Gubernur menyatakan akan segera menambah jumlah personel di bagian administrasi.
Saat ini, tercatat hanya ada 10 orang admin yang menangani ribuan pemohon.
“Pastinya ditambah. Nanti saya bicarakan dengan Ibu Kabiro Kesra bagaimana teknisnya. Kebijakan kami adalah bagaimana seluruh masyarakat Kaltim bisa ter-cover dan mendapatkan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Senada dengan Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni yang turut mendampingi menambahkan bahwa selain penambahan SDM, sistem digitalisasi program juga akan diperbaiki agar lebih efektif.
Terkait adanya usulan jalur afirmasi untuk kasus khusus seperti mahasiswa usia lanjut yang memiliki semangat belajar tinggi, Gubernur membuka peluang tersebut, terutama bagi sektor guru dan tenaga kesehatan.
“Untuk jalur afirmasi bagi guru dan kesehatan, nanti teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut agar tidak keliru. Intinya, kami ini adalah pelayan masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya.
