Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong penerapan skema sharing budget dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pembiayaan mahasiswa.
Khususnya untuk menutup kebutuhan biaya hidup (living cost), di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp7 triliun.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kaltim, Dasmiah menjelaskan dalam skema tersebut Pemprov Kaltim fokus menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa melalui program GratisPol.
Sementara program beasiswa dari pemerintah kabupaten/kota yang cenderung dianggarkan Rp5-10 miliar diharapkan ikut berkontribusi membiayai kebutuhan hidup mahasiswa asal daerah masing-masing.
“UKT sudah kita bayarkan. Selama ini kabupaten/kota biasanya menganggarkan beasiswa Rp5 miliar sampai Rp10 miliar. Nah, itu kita minta dialihkan untuk living cost anak-anak mereka. Jadi kita berbagi anggaran,” ujarnya dalam rapat bersama perwakilan perguruan tinggi.
Menurut Dasmiah, sejumlah daerah telah menyatakan kesediaan untuk menerapkan skema tersebut.
Pemerintah Kota Bontang dan Kabupaten Berau disebut telah menyepakati pembagian peran anggaran, sementara Kabupaten Paser dijadwalkan akan melakukan pembahasan lanjutan.
“Tidak semua daerah menolak. Ada yang sudah diskusi dan sangat mendukung. Ada juga yang belum duduk bersama dengan kami,” katanya.
Dasmiah menambahkan, skema ini juga disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) misalnya, memilih memfokuskan anggaran beasiswanya untuk mahasiswa yang kuliah di luar Kalimantan Timur.
Sementara Pemprov Kaltim tetap memprioritaskan mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam daerah.
Kebijakan sharing budget tersebut diambil seiring kondisi fiskal Pemprov Kaltim yang tengah mengalami tekanan berat.
Dari total APBD sebelumnya sebesar Rp21 triliun, per 2026 dipangkas menjadi Rp14 triliun, sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut mengalami pengurangan anggaran hingga 60 persen.
“Sebelumnya, anggaran operasional yang biasanya Rp5 miliar sekarang tinggal Rp900 juta. Jadi ini bukan buang-buang uang, tapi mengatur prioritas,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa mahasiswa yang kuliah di Kalimantan Timur tetap menjadi prioritas utama dan tidak dibatasi dalam program GratisPol.
Sementara mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah dikenakan seleksi ketat dengan persyaratan tertentu, seperti akreditasi perguruan tinggi dan ketersediaan program studi di Kaltim.
“Kalau luar daerah tidak diseleksi, jumlahnya bisa sampai 30 ribu mahasiswa. Anggaran kita tidak cukup. Yang paling penting anak-anak Kaltim yang kuliah di Kaltim tetap ter-cover,” ujarnya.
Selain beasiswa, Dasmiah mengungkapkan masih banyak kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terbiayai akibat keterbatasan anggaran.
Di antaranya insentif guru yang baru terbayar tujuh bulan, insentif marbot, hingga kegiatan rapat koordinasi Kesra yang belum memiliki alokasi anggaran.
“Kalau ada anggaran yang bisa dikembalikan, itu bisa menutup kekurangan insentif guru lima bulan. Jadi pemanfaatannya jelas,” katanya.
Terkait perguruan tinggi, Pemprov Kaltim memastikan tetap akan menganggarkan UKT mahasiswa sesuai Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan kampus.
Namun Pemprov meminta agar pengelolaan UKT dan hibah institusi dipisahkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih anggaran.
“Yang penting tidak ada double budget. UKT untuk apa, hibah untuk apa, harus jelas,” tutupnya.
