Samarinda, Infosatu.co — Ketua Tim Pengelola Pendidikan GratisPol Provinsi Kalimantan Timur (TP2G Kaltim) Bohari Yusuf meminta seluruh perguruan tinggi di Kaltim agar proaktif berkoordinasi dan segera melaporkan setiap kendala teknis dalam pelaksanaan program Pendidikan GratisPol, guna memastikan seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat dapat terakomodasi.
Bohari mengungkapkan, pihak TP2G telah melakukan sosialisasi langsung ke sejumlah kampus, termasuk Universitas Muhammadiyah (Unmuh), Balikpapan, dan Samarinda, dengan melibatkan para ketua program studi dan ketua jurusan.
Hal tersebut disampaikan Bohari Yusuf saat memberikan arahan kepada pimpinan perguruan tinggi di Kantor Gubernur Kaltim.
“Kami sengaja datang langsung menemui para kaprodi dan ketua jurusan. Pesan kami sederhana, kalau ada masalah jangan disampaikan ke mana-mana dulu. Laporkan ke kami, pasti bisa diselesaikan,” ujar Bohari, Senin 2 Februari 2026.
Ia menyebutkan, hingga saat ini jumlah penerima program GratisPol mencapai sekitar 24 ribu mahasiswa. Namun ia menyesalkan adanya keluhan dari segelintir pihak yang justru berkembang luas, meski jumlahnya sangat kecil dibandingkan total penerima.
“Kadang hanya dua orang yang komplain, tapi bisa mengalahkan suara 24 ribu lebih penerima. Padahal sebagian besar persoalan itu teknis dan bisa diselesaikan,” tegasnya.
Bohari juga menyoroti pentingnya pendataan mahasiswa secara menyeluruh.
Berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), jumlah mahasiswa di Kaltim diperkirakan mencapai 120.000 ribu orang.
Sementara data yang baru masuk ke sistem TP2G saat ini baru sekitar 50.000 ribu mahasiswa aktif.
“Kami khawatir masih banyak mahasiswa yang belum masuk data. Jangan sampai ada yang terlewat. Prinsip Pak Gubernur jelas semua yang memenuhi syarat harus terakomodasi,” katanya.
Ia menegaskan, prioritas program GratisPol adalah mahasiswa ber-KTP Kaltim, sementara mahasiswa dari luar daerah hanya bersifat stimulan apabila anggaran masih tersedia.
Selain itu, Bohari meminta seluruh kampus segera menyerahkan data lengkap mahasiswa penerima maupun non-penerima GratisPol untuk kebutuhan evaluasi dan perhitungan anggaran sebagaimana permintaan Gubernur Kaltim.
Data tersebut diminta rampung paling lambat 10 Februari.
“Kalau datanya sudah aman, SK sudah keluar maka proses transfer bisa segera dilakukan. Saat ini sudah ada 25 SK, tinggal tiga lagi,” jelasnya.
Terkait kendala sistem, Bohari menegaskan bahwa persoalan teknis seperti akun yang tidak bisa diakses atau pendaftaran ganda dapat diatasi dengan reset sistem, selama dilaporkan secara resmi.
“Jangan langsung menyimpulkan sistem bermasalah. Laporkan saja kami bisa reset. Banyak kasus itu karena data ganda atau pernah mendaftar di tahun sebelumnya,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa penerima GratisPol tidak diperkenankan menerima beasiswa lain.
Oleh karena itu, mahasiswa diminta menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan ganda, dan siap menanggung konsekuensi jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran.
Bohari menegaskan, anggaran Pendidikan GratisPol tahun ini mencapai Rp1,4 triliun dan pihaknya berharap seluruh anggaran tersebut benar-benar terserap untuk kepentingan pendidikan masyarakat Kaltim.
“Jangan sampai ada mahasiswa yang layak tapi tidak ter-cover, lalu dananya terlanjur dikembalikan. Komitmen pemerintah jelas, semua yang memenuhi syarat harus dapat,” pungkasnya.
