Samarinda, Infosatu.co — Humas Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Muhammad Hanif menyampaikan bahwa aksi yang digelar mahasiswa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membawa tuntutan lanjutan.
Mereka menyoroti berbagai persoalan nasional hingga isu regional Kalimantan Timur (Kaltim) Kota Samarinda.
Hanif menjelaskan, tuntutan yang disuarakan masih merujuk pada poin-poin sebelumnya namun ditambah sejumlah isu strategis daerah.
Di antaranya menolak wacana pemindahan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) ke DPRD serta menuntut komitmen lembaga legislatif dalam menyikapi regulasi tersebut.
“Tuntutan kami tetap sama, tetapi ada beberapa poin tambahan yang mengacu pada isu-isu daerah, khususnya Kaltim Samarinda,” ujar Hanif saat diwawancarai, Kamis 29 Januari 2026.
Ia merinci, tuntutan lainnya meliputi desakan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap perubahan regulasi, penghentian kriminalisasi terhadap rakyat, serta evaluasi total terhadap program Gratispol.
Selain itu, massa aksi juga menuntut evaluasi pengawasan jalur transportasi batu bara di Sungai Mahakam serta pengusutan tuntas dugaan pelanggaran oleh lembaga terkait.
Tak hanya itu, Aliansi GERAM juga mendesak pengesahan regulasi yang berpihak pada masyarakat dan masyarakat adat, termasuk regulasi terkait perampasan aset, serta menuntut jaminan keterbukaan DPRD dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi publik.
Humas Aksi juga menegaskan, aksi kali ini merupakan aksi kedua yang digelar mahasiswa.
Ia menilai aksi lanjutan tersebut dipastikan lebih besar dibandingkan aksi pertama karena adanya kekecewaan terhadap sikap DPRD yang dinilai tidak menepati janji.
“Setelah aksi pertama, DPRD berjanji akan menggelar pertemuan dalam waktu 24 jam. Namun sampai hari ini janji itu tidak diindahkan,” tegasnya.
Menurut Hanif, DPRD sempat beralasan tidak bisa menemui mahasiswa karena agenda silaturahmi dengan Kapolda dan persiapan masa reses.
Padahal mahasiswa berharap setidaknya tetap difasilitasi pertemuan sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi yang disampaikan.
“Minimal kami bisa diterima sampai depan gerbang. Itu bentuk penghargaan terhadap kawan-kawan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, jika tidak ada respon yang jelas dari DPRD, Aliansi GERAM memastikan kemungkinan besar akan kembali menggelar aksi lanjutan.
“Melihat respon kawan-kawan yang semakin kecewa, sangat besar kemungkinan akan ada aksi berikutnya. Entah itu dalam bentuk audiensi maupun aksi massa,” pungkasnya.
