Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengambil langkah serius untuk memperketat pengamanan dan penataan pelayaran di Sungai Mahakam.
Pengamanan diperketat tersebut dilakukan menyusul insiden kapal menabrak jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) dalam beberapa bulan terakhir.
Hal tersebut dibahas dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), seluruh pemangku kepentingan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Kantor Gubernur Provinsi Kaltim, Senin, 5 Januari 2026.
Rapat tersebut membahas kondisi jembatan-jembatan strategis di Kaltim yang kerap mengalami insiden, baik sebagai aset negara maupun aset daerah yang digunakan masyarakat luas.
Rudy menilai insiden berulang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan, tata kelola pelayaran, serta kesiapan sarana dan prasarana penunjang keselamatan.
“Kami sedang mengatur bagaimana memitigasi, menghindari, dan meminimalkan terjadinya insiden-insiden serupa,” ujarnya.
Pada awal tahun 2026, tepatnya pada 3 hingga 4 Januari, kembali terjadi insiden tabrakan di Jembatan Mahulu.
Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi pada 23 Desember 2025, serta beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama stakeholder untuk memperbaiki tata kelola alur pelayaran di bawah jembatan Sungai Mahakam, mencakup Jembatan Mahulu, Jembatan Mahkota, Jembatan Kutai Kartanegara, hingga Jembatan Kembar.
Selain pengaturan alur pelayaran, Pemprov Kaltim juga berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar internasional keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya di bawah jembatan.
Pengaturan kapal-kapal tambat dari hulu hingga hilir Sungai Mahakam dinilai penting agar tidak mengganggu alur pelayaran, mengingat lebar sungai yang terbatas namun dilalui kapal-kapal berukuran besar pengangkut hasil bumi.
“Keselamatan pelayaran di bawah jembatan penting karena di atasnya ada masyarakat yang melintas setiap hari,” katanya.
Ke depan, rapat teknis lanjutan akan digelar bersama KSOP, Dinas Perhubungan, pihak navigasi, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas pembangunan area sandar atau rest area kapal.
Gubernur juga menekankan pentingnya bersahabat dengan kondisi alam, seperti menyesuaikan pemanduan kapal dengan pasang surut air Sungai Mahakam.
Selain itu, pemanfaatan teknologi akan diperkuat melalui pemasangan CCTV dan penerangan di seluruh jembatan.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan mencegah terjadinya kecelakaan.
“Seluruh jembatan nanti wajib dipasangi CCTV dan penerangan yang memadai,” ujarnya.
Terkait insiden, Rudy menegaskan pihak penabrak bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan. Mekanisme sanksi akan ditangani oleh KSOP sesuai kewenangannya.
“Yang menabrak jembatan wajib ganti rugi,” tegasnya.
Pemprov juga mendorong agar peran pemanduan kapal melibatkan Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai aktor utama, guna memperjelas tanggung jawab dan meminimalkan risiko di kemudian hari.
