Samarinda, infosatu.co — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi tinggi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilainya objektif, profesional, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Auditorium Nusantara Kantor BPK Kaltim pada Senin, 22 Desember 2025.
Ia mengatakan, laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK bukan semata-mata berkaitan dengan sanksi atau hukuman administratif, melainkan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Benua Etam.
“LHP ini menjadi alat koreksi dan perbaikan bagi kita semua. Terutama dalam memperkuat komunikasi lintas sektoral khususnya terkait pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah,” ujar Rudy.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mencermati secara serius setiap temuan dan rekomendasi BPK, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, akurasi perencanaan target, serta penguatan sistem pengendalian dan pengawasan.
Menurutnya, pendapatan daerah merupakan fondasi utama pembangunan Kaltim.
Oleh karena itu, seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara nyata dan tidak berhenti sebatas laporan administrasi.
“Kami pastikan tindak lanjut dilakukan secara konkret bukan hanya sekadar tertulis di atas kertas,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Rudy mengungkapkan bahwa dirinya telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menindaklanjuti temuan BPK secara disiplin.
Instruksi tersebut disampaikan secara rutin melalui briefing mingguan yang dilaksanakan setiap hari Senin.
“Briefing ini menjadi sarana penguatan komitmen OPD khususnya terkait pengelolaan pendapatan daerah dan tindak lanjut atas temuan BPK,” jelasnya.
Rudy juga menekankan pentingnya membangun ekosistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Ia memastikan, setiap rupiah pendapatan daerah harus dihitung secara benar, dikelola secara terbuka, serta digunakan tepat sasaran.
Selain sektor pendapatan, Gubernur Kaltim juga menyoroti temuan BPK di bidang lingkungan hidup yang disebutnya sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk memperkuat pengawasan terhadap pendapatan dari sumber daya alam, meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa rekomendasi BPK akan menjadi acuan penting dalam perbaikan kebijakan dan penguatan pengendalian di seluruh lintas sektor,” tandasnya.
