Samarinda, infosatu.co — Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan upaya penguatan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) 2025.
Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui rapat kordinasi, evaluasi dan monitoring untuk menjaga ketepatan tahapan, kelancaran pelaksanaan, serta memastikan anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Camat Samarinda Ilir, La Uje, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang secara berkala dilakukan terhadap seluruh pelaksanaan Probebaya di wilayahnya.
Meski serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Samarinda Ilir dinilai sudah maksimal, ia menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan.
“Walaupun dari sisi serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sudah maksimal, kami tidak boleh berpuas diri. Evaluasi ini penting untuk mengantisipasi hal-hal yang kadang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat,” ujar La Uje saat di temui susai rapat di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, Jumat 19 Desember 2025.
Menurutnya, secara regulasi, petunjuk pelaksanaan Probebaya telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) yang bahkan telah beberapa kali direvisi agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga telah melengkapi regulasi tersebut dengan buku saku atau buku pintar sebagai panduan pelaksanaan di lapangan.
La Uje menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir tahun, tetapi juga secara rutin sepanjang tahun, termasuk melalui agenda evaluasi triwulanan yang difasilitasi di tingkat kecamatan.
Dalam evaluasi tersebut, temuan yang paling sering muncul adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
Namun, keterlambatan ini dinilai lebih disebabkan oleh sikap kehati-hatian masyarakat dalam menjalankan program, terutama dalam memenuhi tahapan awal berupa rembuk warga.
“Rembuk warga itu sangat penting karena di situlah semangat program ini. Masyarakat sendiri yang bermusyawarah dan menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Kalau tahapan itu sudah terpenuhi, maka semangat Wali Kota untuk menjalankan pembangunan dari bawah ke atas sudah terwujud,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, La Uje menyebutkan bahwa alokasi Rp100 juta per RT melalui Probebaya merupakan jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Melalui Musrenbang, satu kelurahan belum tentu mendapatkan ratusan juta rupiah dalam satu tahun, sementara melalui Probebaya, satu kelurahan bisa mengelola anggaran hingga miliaran rupiah.
Selain keterlambatan, kendala lain yang sering dihadapi masyarakat adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Hal ini dipengaruhi oleh beragam latar belakang pendidikan ketua RT dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Oleh karena itu, pemerintah menyediakan pendamping untuk membantu penyusunan RAB agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai aturan.
Lebih lanjut, La Uje menilai Probebaya memiliki dampak langsung terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan di tingkat lokal.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur, masyarakat dianjurkan untuk membeli bahan bangunan dari warga sekitar selama harganya sesuai ketentuan, sehingga perputaran uang tetap berada di wilayah setempat.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan dengan sistem swadaya masyarakat juga memberikan manfaat ekonomi melalui pembayaran upah kerja.
Bahkan, dalam beberapa kasus, warga sepakat mengumpulkan upah tersebut untuk membeli bahan tambahan agar volume pekerjaan dapat ditingkatkan, seperti memperpanjang hasil semenisasi jalan.
“Dengan mekanisme itu, uang Rp100 juta per RT tidak keluar ke mana-mana, tetapi berputar di wilayah tersebut. Mulai dari pembelian bahan, pembayaran upah, hingga konsumsi saat gotong royong,” paparnya.
Ia menambahkan, alokasi anggaran Probebaya tidak sepenuhnya difokuskan pada infrastruktur.
Pembagian antara kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan ditentukan melalui rembuk warga.
Di wilayah perkotaan yang infrastruktur dasarnya sudah memadai, porsi pemberdayaan, seperti pelatihan bagi generasi muda, justru dapat diperbesar, dengan catatan memiliki hasil atau dampak yang jelas.
Terkait harapan ke depan, La Uje menegaskan agar Program Probebaya tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara tepat sasaran.
Ia mengingatkan masyarakat untuk menjalankan program sesuai tahapan yang telah diatur dalam Perwali agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Selama tahapan itu dijalankan, tidak akan ada masalah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, baik di triwulan maupun akhir tahun, masyarakat pada umumnya merasa senang dan terbantu,” pungkasnya.
