Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memanfaatkan kegiatan wisata susur Sungai Mahakam sebagai momentum untuk merumuskan arah strategis pengembangan desa wisata sebagai pusat penggerak ekonomi pariwisata daerah.
Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Bincang-Bincang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang digelar di atas Kapal Wisata Pesut Harmony, Minggu, 7 Desember 2025.
Forum tersebut mengangkat tema “Desa Wisata sebagai Episentrum Generasi Emas: Mendorong Pariwisata Berkelanjutan dan Inklusif melalui Pemberdayaan Pokdarwis dan Inovasi Digital”.
Acara bincang-bincang ini menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, serta akademisi dari Politeknik Negeri Samarinda sebagai pembicara utama.
Dalam kesempatan itu, Ririn menjelaskan penguatan desa wisata telah masuk agenda utama Pemprov Kaltim.
Pemerintah telah menetapkan kerangka regulasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengembangan Desa Wisata.
“Pergub 35/2025 menegaskan peta jalan pengelolaan dan peningkatan desa wisata, termasuk kolaborasi lintas pihak pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan dan tata kelola,” ujar Ririn.
Ia menyebut pembentukan regulasi tidak hanya berorientasi pada aktivitas wisata, tetapi pada tujuan utama, yakni pemberdayaan masyarakat desa agar dapat menghasilkan nilai ekonomi secara mandiri.
Menurut data Dispar, Kaltim memiliki 105 desa wisata rintisan, dan beberapa telah naik kelas menjadi desa wisata berkembang hingga maju, seperti Desa Wisata Pela, Bontang Kuala, Malahing di Berau, dan Tritip di Balikpapan.
“Potensinya luar biasa. Dari 105 desa rintisan, banyak yang siap berkembang. Kuncinya adalah konsistensi, inisiatif lokal, dan komitmen bersama,” tegasnya.
Untuk mempercepat pengembangan desa wisata, Pemprov telah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan, pembiayaan, dan model bisnis desa wisata.
Setiap tahun, Kaltim menargetkan beberapa desa naik kelas di kategori penilaian nasional. Sejumlah skema kemitraan juga dibuka bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perbankan, agar desa tidak berjalan sendiri dalam pendanaan.
“Tantangan setiap desa berbeda, infrastruktur, tata kelola, Sumber Daya Manusia (SDM), hingga digitalisasi. Karena itu, dukungan juga harus berbeda sesuai kebutuhan,” jelas Ririn.
Ia menegaskan desa wisata terbukti menjadi penopang ekonomi daerah saat pandemi Covid-19, karena tetap menggerakkan aktivitas ekonomi berbasis komunitas saat sektor lain menurun.
Ririn menyebut wilayah Kaltim memiliki keragaman potensi laut, budaya, dan ekowisata yang dapat dikembangkan melalui pendekatan kreatif berbasis komunitas.
Arah pembangunan tidak hanya mengejar nilai ekonomi, tetapi juga pelestarian budaya lokal dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam konteks itu, ia menyoroti generasi milenial dan Gen Z yang saat ini lebih sadar etika lingkungan, mandiri secara digital, dan berminat pada perjalanan berkelanjutan (sustainable tourism).
“Kemampuan anak muda Kaltim untuk menghasilkan produk digital akan menjadi jalan untuk memperkenalkan desa wisata secara modern. Narasi, visual, dan pengalaman digital akan menjadi pintu promosi di ruang publik,” ungkap Ririn.
Pemprov juga menekankan konsep kolaborasi pentahelix pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, akademisi, dan media untuk memperkuat narasi desa wisata dan mendorong literasi publik melalui ruang digital.
“Media sangat penting karena tulisannya akan menghiasi ruang digital. Itu akan menentukan persepsi publik terhadap desa wisata Kaltim,” terang Ririn.
Dispar membagi klasifikasi desa wisata ke empat kategori. Desa Wisata Rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju dan desa wisata mandiri.
Untuk kategori berkembang menuju maju, Kaltim telah memiliki contoh yang mulai dikenal publik, misalnya Desa Wisata Pela yang menawarkan pengalaman bertemu Pesut Mahakam, dan Desa Wisata Malahing di Bontang yang mengedepankan pengalaman masyarakat pesisir.
“Namun, tidak semua model desa wisata dapat diadopsi. Misalnya konsep Pringgodani di Tritip perlu disesuaikan agar tidak kehilangan identitas lokal Kalimantan Timur,” jelasnya.
Kegiatan susur Sungai Mahakam dinilai menjadi sarana nyata untuk merasakan potensi wisata berbasis alam dan budaya.
Selain itu, perjalanan kapal oleh enam kapal wisata menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap wisata sungai sebagai ruang pertemuan, rapat, diskusi publik, hingga promosi ekonomi kreatif daerah.
Peserta kegiatan juga mengikuti sesi diskusi terkait inovasi desa wisata, pemberdayaan Pokdarwis (kelompok sadar wisata), dan model pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa.
Pokdarwis sendiri sudah berkembang hingga 175 kelompok yang aktif mendorong aktivitas pariwisata daerah.
Pemprov Kaltim menegaskan fokus pengembangan wisata tidak berhenti pada perhelatan event, tetapi diarahkan sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi desa.
“Desa wisata jangan hanya menjadi alat ekonomi sesaat. Ia harus tumbuh dari budaya dan lingkungan, dan kelak menjadi model pemberdayaan masyarakat yang inklusif,” pungkas Ririn.
Melalui skema regulasi, kolaborasi pembiayaan, serta penguatan komunitas, Kaltim menargetkan desa wisata menjadi episentrum pariwisata daerah, sekaligus wadah mencetak generasi muda yang memiliki kesadaran ekologis dan kemampuan inovasi digital.
