Samarinda, infosatu.co – PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), salah satu Perusahaan Daerah (Persuda) Kalimantan Timur (Kaltim) yang bergerak di sektor pertambangan batu bara.
Pihak PT BKS menyatakan siap memperluas kolaborasi dengan perusahaan tambang di Kaltim untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Ke Daerah (TKD).
Direktur Utama BKS, Nidya Listiyono, menjelaskan BKS ingin terlibat lebih luas dalam rantai bisnis pertambangan, mulai dari produksi komersial, distribusi energi, hingga layanan pendukung industri tambang dan pelabuhan.
“Kami berharap seluruh entitas perusahaan, terutama perusahaan tambang di Kaltim, bisa bekerja sama dengan Perusda,” katanya.
“Tujuannya agar Perusda tumbuh, PAD meningkat, dan masyarakat Kaltim bisa mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pertambangan,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Jumat, 5 Desember 2025.
Nidya memaparkan, BKS saat ini memiliki kepemilikan saham di PKP2B PT Mahakam Sumberjaya, yang berkontribusi terhadap PAD provinsi dengan kisaran rata-rata Rp50-70 miliar per tahun.
Namun, angka itu dinilai masih jauh dari potensi riil jika pintu kemitraan dengan perusahaan tambang dibuka lebih luas.
“Jika kami mendapat ruang kerja sama yang lebih besar, target kontribusi PAD bisa naik menjadi Rp500 miliar hingga Rp1 triliun per tahun,” tegasnya.
Komitmen BKS dimaknai strategis karena struktur pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dari sisi pendapatan transfer.
Berdasarkan rancangan APBD 2026, pendapatan transfer turun dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun, atau setara penurunan 66,39 persen.
Penurunan terbesar terjadi pada pos DBH, dari Rp6,06 triliun pada 2025 turun menjadi Rp1,62 triliun pada 2026 (73,15 persen).
Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan penyesuaian APBD dari sebelumnya disepakati sebesar Rp21,35 triliun, menjadi Rp15,15 triliun pada RAPBD final.
Dengan defisit transfer yang besar, Pemerintah Provinsi Kaltim menempatkan PAD sebagai tulang punggung fiskal daerah, salah satunya melalui penguatan BUMD sektor energi.
Dalam konteks fiskal tersebut, BKS menjadi salah satu instrumen kunci menutup celah pendanaan daerah selain pajak daerah dan royalti minerba.
Pemerintah Provinsi Kaltim menekankan pentingnya BUMD menjadi pelaku langsung dalam rantai bisnis sektor sumber daya alam, bukan sekadar penerima bagi hasil.
“Target ini tidak dapat dicapai BKS sendiri. Perlu dukungan dan ruang usaha dari seluruh perusahaan tambang di Kaltim,” jelas Nidya.
BKS tengah menyiapkan beberapa pola kemitraan, seperti kerja sama konsesi tambang, distribusi energi dan BBM industri, jasa operasional pertambangan, jasa pelabuhan (pandu tunda), joint operation untuk penjualan batu bara hingga penyertaan modal pada anak usaha.
Target peningkatan PAD melalui BKS diharapkan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari pembiayaan layanan publik, program sosial, hingga pembangunan ekonomi daerah.
Dengan PAD kuat, pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal lebih besar untuk menjaga kualitas layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
“BUMD kuat berarti PAD kuat. Dan PAD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kuat berarti layanan publik makin besar,” tutup Nidya.
