Samarinda, infosatu.co – Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80, menjadi momentum evaluasi kinerja bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa meski banyak pembangunan telah dilakukan, tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat menuntut peningkatan kualitas pelayanan juga terjadi.
Selain itu, ia menegaskan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak menjadi alasan menurunnya layanan publik.
“Tetap kita optimalkan pelayanan semaksimal mungkin dengan dana yang ada. Kami juga sudah banyak melakukan penghematan operasional kantor, mulai dari air, listrik, dan sebagainya, agar pembangunan fisik tidak terlalu banyak terpotong,” jelasnya, Rabu, 3 Desember 2025.
Pemangkasan anggaran yang terjadi berdampak cukup signifikan.
Pada 2026, anggaran PUPR yang semula direncanakan sekitar Rp3,2 triliun turun menjadi sekitar Rp834 miliyar.
Sementara untuk 2025, anggaran berada di sekitar Rp3,6 triliun.
Pemotongan terbesar terjadi pada hampir seluruh sektor: bina marga, sumber daya air, cipta karya, hingga bangunan gedung pemerintah.
“Untuk bangunan gedung pemerintah diminimalkan. Yang paling besar kemungkinan dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit korpri agar pelayanannya meningkat,” ujarnya.
Meski anggaran menyusut, pembangunan jalan tetap menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi dan keselamatan masyarakat.
Beberapa ruas yang masih menjadi prioritas antara lain Mahakam Ulu, Kutai Timur–Berau, serta berbagai pekerjaan pemeliharaan.
“Kami tidak ingin gara-gara anggaran kurang, jalan banyak berlubang lalu terjadi kecelakaan. Jadi ritmenya tetap dijaga, meski skalanya tidak sebesar sebelumnya,” katanya.
Namun demikian, masih terdapat peluang pergeseran anggaran maupun perubahan APBD.
“Yang ada sekarang kita optimalkan. Harapan tambahan anggaran masih ada,” ucapnya.
Dinas PUPR tidak memiliki proyek multi-years dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah pekerjaan akan berjalan satu tahun, sementara proyek besar seperti ruas Tering–Ujoh Bilang didukung pendanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
Terkait Rumah Sakit Korps Pegawai Republik Indonesia (RS Korpri), sejumlah pertanyaan publik muncul setelah terlihat adanya pematangan lahan yang perencanaannya masih tahap _feasibility study_ (FS) dan _detail engineering design_ (DED).
Dinas PUPR menjelaskan bahwa FS dan DED berada di bawah Dinas Kesehatan dan ditargetkan rampung pada 2025.
“Kami tinggal menunggu hasilnya. Setelah itu baru dilanjutkan fisiknya pada 2026,” jelasnya.
Alokasi anggaran fisik RS Korpri pada 2026 mencapai sekitar Rp90 miliar. Target penyelesaian pembangunan diperkirakan memerlukan dua tahun anggaran dan bisa selesai paling cepat pada 2027, bergantung pada finalisasi DED.
Menjawab kekhawatiran warga tentang potensi banjir akibat pematangan lahan RS ini, ia menjelaskan bahwa sistem bangunan sama dengan sebelumnya.
Desain bangunan juga dilengkapi kolam retensi di bawah dasar bangunan serta sumur resapan di sejumlah titik dengan menerapkan prinsip Zero Delta Q (ZDQ), artinya volume air yang keluar tidak boleh bertambah akibat pembangunan.
