Samarinda, infosatu.co – Indeks gender Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih berada di peringkat bawah nasional, mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim untuk memperkuat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk memperkuat pelaksanaan PPRG, dilakukan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender (PUG) yang digelar pada Rabu 3 Desember 2025, di Aula Inspektorat Provinsi Kaltim.
Pihak DP3A menilai pentingnya penerapan perspektif gender dalam setiap tahapan kebijakan dan program pembangunan agar ketimpangan gender dapat ditekan dan kualitas hidup perempuan di daerah semakin meningkat.
Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Fachmi Rozano, mewakili Kepala Dinas DP3A Noryani Sorayalita, menegaskan bahwa strategi pembangunan harus memasukkan perspektif gender dalam setiap tahapan kebijakan dan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Fachmi menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kalimantan Timur pada 2025 semester I mencapai 4.191.756 jiwa, meliputi 2.197.946 laki-laki dan 2.381.310 perempuan.
Namun kajian Badan Pusat Statistik menunjukkan capaian indeks gender Kaltim masih tertinggal dari target.
“Indeks Pembangunan Gender kita berada di peringkat 35 dari 38 provinsi. Kita satu rumpun dengan Papua,” ujarnya.
Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kaltim juga belum menggembirakan.
Pada 2024 posisi Kaltim berada di peringkat 17 dari 38 provinsi, dengan angka yang justru lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Indeks ketimpangan gender itu semakin baik jika mendekati nol. Namun indeks kita semakin mendekati 100, yang artinya situasinya berbanding terbalik dari kondisi ideal,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan masih banyak pekerjaan besar dalam mengurangi ketimpangan gender pada sektor pendidikan, kesempatan bekerja, ekonomi, kesehatan, hingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Meski demikian, ia mengapresiasi kemajuan pada sektor Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), keterwakilan perempuan pada jabatan eselon I, II, dan III mencapai 63 persen.
“Ini bukan soal mengambil jatah laki-laki. Intinya, perempuan mampu menyuarakan hak dan kapasitas mereka,” tegas Fachmi.
Ia menekankan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi kunci. PPRG hanya akan efektif bila perangkat daerah memahami prinsip-prinsipnya.
Kepada peserta yang hadir, Fachmi menegaskan pentingnya peran OPD dalam memastikan seluruh program mengidentifikasi isu gender, memetakan kebutuhan laki-laki dan perempuan, mengalokasikan anggaran secara adil, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan merata.
“PPRG bukan menambah program, tetapi memperbaiki cara kita merencanakan agar tepat sasaran dan berdampak nyata,” terangnya.
Ia juga menyinggung dinamika mutasi pegawai di provinsi yang cepat, membuat SDM yang telah dilatih PPRG berpindah sehingga pengetahuan tidak berkelanjutan.
Dalam contoh konkret, Fachmi menjelaskan bagaimana pembangunan drainase di Samarinda dapat dianalisis dari perspektif gender.
“Ketika banjir terjadi, siapa yang paling terdampak? Ibu rumah tangga. Bagaimana mereka memasak? Mengurus anak? Laki-laki bisa berangkat bekerja, tapi perempuan menghadapi beban lebih besar,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program perangkat daerah sebenarnya dapat dianalisis secara gender.
Dari aplikasi Klik SI-GEN, ia mencatat bahwa Anggaran Responsif Gender (ARG) yang terekam baru mencapai 22 persen.
“Saya berharap klinik PPRG di kantor kami dapat dimanfaatkan. Mari berdiskusi dan mengangkat isu-isu gender agar standar PPRG dapat diterapkan dalam program perangkat daerah,” ajaknya.
Fachmi menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan strategi perencanaan dan penganggaran responsif gender.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program pembangunan semakin terarah untuk menekan ketimpangan gender yang masih terjadi di Kalimantan Timur.
Selain itu, kegiatan ini diharap mampu mendorong sinkronisasi kebijakan antar sektor serta meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di daerah.
Sehingga dengan demikian, diharapkan pembangunan yang lebih setara dan inklusif dapat benar-benar diwujudkan.
