Samarinda, infosatu.co – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2026 menjadi titik krusial bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Dari sebelumnya Rp21,74 triliun, APBD tahun mendatang merosot menjadi Rp15,15 triliun, sehingga Pemprov Kaltim harus melakukan penataan ulang prioritas secara ketat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, penghematan menjadi langkah pertama yang segera diambil. Belanja yang tidak bersifat mendesak, terutama perjalanan dinas, menjadi target utama efisiensi.
“Kekurangannya banyak sekali ya, pertama yang kita lakukan mengefisienkan belanja-belanja yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas,” katanya, Senin, 1 Desember 2025.
Kondisi fiskal ini berdampak langsung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rudy menyatakan bahwa seluruh OPD harus menyesuaikan diri dengan pemangkasan anggaran yang mencapai 66 persen.
Ia meminta masyarakat memahami apabila terdapat program yang belum dapat dijalankan akibat keterbatasan anggaran.
“Kalau misalkan ada hal-hal yang belum terakomodir, maka mohon dimaafkan,” ucapnya.
Meski terjadi penyusutan anggaran cukup besar, Pemprov Kaltim memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.
Rudy Mas’ud menekankan standar pelayanan minimum (SPM) di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan akan tetap berjalan dan bahkan diupayakan peningkatan kualitasnya.
Ia juga memastikan program unggulan Pemprov Kaltim yakni Gratispol dan Jospol tetap terlaksana pada 2026.
Untuk pembiayaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 triliun.
“Anggarannya udah ada. Untuk Gratispol pendidikan dan kesehatan kurang lebih 2 triliun,” pungkasnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor: Nur Alim
