Samarinda, Infosatu.co – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil menghimpun 619 aspirasi masyarakat dari 185 titik pertemuan di sepuluh kabupaten/kota.
Hal ini dihimpun selama reses masa sidang III anggota DPRD Kaltim. Aspirasi ini dominan terkait kebutuhan infrastruktur, lampu penerangan jalan, dan sarana air bersih.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sayid Muziburrachman, menjelaskan bahwa reses dilaksanakan di lingkup RT, desa, kelurahan, dan kecamatan di enam daerah pemilihan.
Aspirasi masyarakat mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan, baik di perkotaan maupun pedesaan.
“Mayoritas aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, mulai dari semenisasi jalan, perbaikan jalan poros, pembangunan jembatan, hingga drainase,” katanya.
“Lampu penerangan jalan utama maupun lingkungan pemukiman di pinggiran kota juga masih perlu ditingkatkan, baik yang menggunakan saluran PLN maupun sistem solar sel,” ujar Sayid saat menyampaikan laporan reses dalam Sidang Paripurna ke- 48, Senin 1 November 2025.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan buruknya ketersediaan dan layanan air bersih, termasuk kualitas air yang masih keruh dan distribusi yang tidak lancar.
Kebutuhan perluasan jaringan internet dan kejelasan realisasi program Gratipol juga turut disampaikan.
Sayid menambahkan, aspirasi yang dihimpun selaras dengan arah pembangunan Kaltim 2025, yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur wilayah, serta transformasi ekonomi yang inklusif.
Upaya pencapaian target pembangunan tersebut didukung melalui skema belanja langsung, bantuan keuangan, hibah, maupun bantuan sosial dari APBD Provinsi maupun APBN.
“Aspirasi masyarakat dari Fraksi Golkar dapat menjadi pokok-pokok pikiran DPRD pada Musrenbang RKPD tahun anggaran berikutnya dan turut memengaruhi arah kebijakan pembangunan,” jelasnya.
Selain infrastruktur, reses ini juga menyoroti penguatan akses pendidikan dan kesehatan, penurunan angka stunting, dan penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Aspirasi masyarakat menjadi acuan penting untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Kaltim, baik kota maupun pedesaan.
