Kutim, infosatu.co – Bupati Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) Ardiansyah Sulaiman menilai penguatan data layanan air bersih harus menjadi langkah awal sebelum pemerintah daerah mendorong peningkatan cakupan pelayanan.
Penegasan itu ia sampaikan dalam rapat penyusunan Rencana Bisnis 2026–2030 Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tuah Benua, di Hotel Mercure, Sangatta, Jumat, 28 November 2025.
Ardiansyah menyampaikan bahwa target perluasan layanan tidak boleh hanya menjadi deretan angka dalam dokumen rencana bisnis.
Pemerintah, menurut dia, harus memiliki gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan, termasuk fasilitas air bersih milik desa.
Ia menekankan bahwa cakupan layanan pada 2026 mesti mencapai sedikitnya 58 persen, lalu naik signifikan menjadi 80 persen pada 2029.
Ardiansyah menilai sebagian besar laporan capaian masih berpotensi tak mencerminkan kondisi sesungguhnya.
Ia menyebut sejumlah desa telah membangun sistem air bersih mandiri namun belum masuk dalam data resmi perusahaan daerah.
“Kita perlu memastikan bahwa semua layanan yang beroperasi tercatat. Tanpa kejelasan angka, keputusan yang kita ambil tidak akan akurat,” ujarnya usai rapat.
Menindaklanjuti permintaan itu, manajemen Perumdam Tirta Tuah Benua menyatakan siap menguatkan komunikasi dengan pemerintah desa.
Kolaborasi tersebut akan difokuskan pada pendataan fasilitas yang dibangun lewat program Pamdes dan Pamsimas agar tersusun satu basis data yang terintegrasi.
Langkah ini diharapkan menghindarkan tumpang tindih informasi serta memberikan gambaran layanan yang lebih presisi.
Direktur Utama Perumdam TTB Kutim, Suparjan, menjelaskan bahwa pendataan terpadu menjadi fondasi penting untuk menilai kemampuan perusahaan memperluas jangkauan.
Menurut dia, banyak desa yang sudah mengoperasikan jaringan air bersih dengan sistem berbeda-beda.
“Kalau seluruh fasilitas desa dapat dihimpun dalam satu pemetaan, cakupan kita bisa lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain pembenahan data, rapat tersebut juga menyepakati bahwa rencana bisnis lima tahunan perlu dievaluasi secara berkala setiap dua tahun.
Evaluasi itu bertujuan menyesuaikan strategi perusahaan dengan perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan kesiapan anggaran.
Dengan arahan kepala daerah dan komitmen Perumdam untuk merapikan pendataan, pemerintah berharap percepatan layanan air bersih di Kutai Timur berjalan lebih terstruktur.
Langkah ini dipandang penting agar akses air bersih dapat menjangkau lebih banyak warga, terutama di wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal. (Adv)
