Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Keuangan Daerah (PKD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Mulyani, dalam agenda penyampaian nota penjelasan keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 di kantor DPRD Provinsi Kaltim, Sabtu 29 November 2025.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa komponen pendapatan transfer mengalami penurunan dalam. Dari proyeksi awal sebesar Rp9,33 triliun, angka tersebut merosot tajam dan kini hanya dicatatkan sekitar Rp3,13 triliun.
Merosotnya pendapatan itu menciptakan tekanan berat bagi keuangan daerah. Karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi baru agar defisit fiskal dapat ditutup, salah satunya dengan mendorong optimalisasi sumber pendapatan alternatif.
Pos Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sektor yang mengalami penyesuaian paling signifikan. Jika pada tahun anggaran 2025 tercatat Rp6,06 triliun, maka pada 2026 angka tersebut tinggal Rp1,62 triliun.
Penyesuaian itu berarti terjadi pengurangan sebesar Rp4,43 triliun, atau sekitar 73,15 persen dari nilai sebelumnya.
Dampaknya terasa langsung pada ruang fiskal daerah yang mau tak mau harus mengatur ulang alokasi belanja serta fokus pembangunan.
“Hal ini tentu memberikan tekanan kepada pemerintah daerah, sehingga memerlukan strategi untuk menutup celah fiskal dengan mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya,” ujar Sri Wahyuni.
Setelah dilakukan koreksi, proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2026 berjumlah Rp14,25 triliun.
Pendapatan itu bersumber dari PAD yang mencapai Rp10,75 triliun, kemudian pendapatan transfer sebesar Rp3,13 triliun, dan tambahan lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp362,03 miliar.
Pemprov Kaltim menilai bahwa Pendapatan Asli Daerah kini menjadi penopang utama APBD 2026, terutama karena kucuran dana dari pemerintah pusat mengalami penyusutan tajam.
Dari sisi pengeluaran, total belanja daerah untuk 2026 masih ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun.
Anggaran tersebut mencakup belanja operasional senilai Rp8,16 triliun, belanja modal sekitar Rp1,06 triliun, alokasi belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, serta belanja transfer yang mencapai Rp5,89 triliun.
Untuk menjaga keseimbangan struktur fiskal, pemerintah daerah mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp900 miliar sebagai penutup kekurangan agar seluruh kebutuhan anggaran dapat terpenuhi.
“Walaupun penyesuaian PKD berpengaruh pada turunnya beberapa alokasi anggaran.
Namun, belanja wajib, belanja mandatory, serta belanja prioritas tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah” terangnya pada awak media.
“Seluruh program unggulan tetap dijalankan, tetapi dengan volume kegiatan yang disesuaikan” tambahnya.
Seperti pada kegiatan perjalanan religi lintas agama yang sebelumnya memiliki kuantitas besar, menurutnya kini akan dikurangi mengikuti kemampuan fiskal daerah.
Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap diprioritaskan meski mengalami penyesuaian. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor: Nur Alim
