Kutim, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menata ulang persiapan menuju penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025.
Upaya itu ditandai dengan digelarnya rapat evaluasi tahunan yang berlangsung di ruang utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu, 19 November 2025.
Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk merapikan data, memperkuat koordinasi, serta meninjau kembali program pemenuhan hak anak yang sudah berjalan.
Pelaksana Tugas Sekretaris Bappeda Kutim, M. Syaiful, mengatakan bahwa rapat kali ini diarahkan untuk mengukur kesiapan Kutim dalam memenuhi seluruh indikator KLA.
Selain menjadi tahapan rutin, evaluasi dilakukan agar perangkat daerah memahami aspek yang masih perlu penguatan.
“Proses evaluasi seperti ini membantu kita membaca lagi catatan yang belum tuntas. Setelah perencanaan dibenahi, barulah langkah-langkah selanjutnya bisa dijalankan lebih tepat,” ucap Syaiful saat ditemui di sela-sela kegiatan tersebut.
Ia menambahkan bahwa setiap kekurangan perlu dibahas secara terbuka agar solusi dapat disiapkan lebih cepat.
Rapat yang berlangsung satu hari penuh tersebut diikuti 61 peserta dari berbagai perangkat daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengirimkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kaltim, Nova Paranoan, yang memberikan pemaparan mengenai standar penilaian KLA dan pembaruan komponen indikator nasional.
Menurut Syaiful, tujuan utama Kutai Timur bukan semata mengejar predikat tertinggi dalam penilaian KLA.
Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah adalah memastikan anak mendapatkan perlindungan yang layak di berbagai sektor.
“Predikat tentu penting sebagai bentuk pengakuan, tetapi yang lebih utama adalah memastikan kualitas layanan kita benar-benar dirasakan oleh anak-anak di Kutai Timur,” katanya.
Ia menilai bahwa penilaian KLA merupakan cermin apakah tata kelola perlindungan anak di daerah sudah sesuai standar yang ditetapkan nasional maupun internasional.
Syaiful juga menekankan perlunya terobosan baru di sektor layanan dasar.
Ia mencontohkan penguatan sekolah ramah anak, penambahan fasilitas kesehatan yang lebih mudah dijangkau keluarga, serta pembangunan ruang publik yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Anak-anak adalah pusat dari pembangunan jangka panjang. Karena itu, setiap langkah yang kita ambil harus memberi ruang aman dan berkelanjutan bagi mereka agar kelak mampu menjadi generasi yang tangguh,” ujar Syaiful.
Dengan evaluasi ini, Pemkab Kutai Timur berharap formula perencanaan dan pelaksanaan program KLA dapat lebih terstruktur dan berdampak, sehingga penilaian tahun 2025 bisa menjadi momentum penting dalam membangun daerah yang ramah anak. (Adv).
