Kutim, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) memulai langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur digital hingga ke desa-desa.
Fokus utama diarahkan pada pemerataan akses internet dan peningkatan keamanan informasi guna menahan laju disinformasi yang kian marak di ruang publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper), Ronny Bonar H Siburian mengatakan pemerataan akses internet desa merupakan prasyarat dasar untuk memperlancar jalannya administrasi pemerintahan.
Ia menekankan bahwa seluruh desa dan kelurahan kini telah memiliki jaringan internet di kantor pemerintahan masing-masing.
“Saat ini seluruh wilayah administrasi sudah memiliki akses jaringan untuk mendukung kelancaran kerja aparat desa,” ujarnya Selasa, 18 November 2025.
Ketersediaan jaringan ini akan disinergikan dengan kebijakan Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar layanan internet publik dapat diperluas ke area yang lebih luas.
Namun, keterbatasan tetap muncul akibat masih adanya titik blank spot di sejumlah lokasi.
Menurut Ronny, kondisi geografis Kutim yang sangat luas menjadi tantangan utama.
“Masih ada beberapa wilayah yang belum tercover, dan itu sedang kami petakan kembali,” katanya.
Inventarisasi dilakukan untuk menentukan wilayah yang bisa dijangkau oleh penyedia layanan maupun titik yang perlu intervensi langsung pemerintah.
Diskominfo Staper juga menambah kapasitas jaringan pada lokasi-lokasi yang selama ini sudah tersambung namun masih memerlukan penguatan agar pelayanan publik lebih stabil.
Selain pemerataan internet, aspek keamanan digital mulai ditempatkan sebagai prioritas baru.
Ronny menilai arus informasi yang tak terkendali berpotensi menimbulkan kerawanan, terutama terkait penyebaran hoaks.
Ia mengingatkan perlunya kehati-hatian masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi.
“Apa yang beredar di ruang publik akan kembali pada kemampuan masyarakat menyaringnya, sedangkan kami bekerja sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.
Untuk mengantisipasi ancaman itu, Pemkab Kutim menyiapkan rencana pembentukan Patroli Siber.
Meski masih dalam tahap penggodokan, beberapa koordinasi dengan pemangku kepentingan telah ditempuh untuk merumuskan sistem pengamanan informasi yang lebih komprehensif.
Ronny mengatakan langkah awal yang ditempuh adalah memperkuat koordinasi internal sekaligus mempererat kerja sama dengan insan pers.
“Kami ingin memastikan komunikasi tetap solid, termasuk dengan teman-teman media di PWI Kutim,” sebutnya.
Upaya menjaga stabilitas informasi tak hanya dipusatkan pada ruang digital. Penguatan pengawasan fisik juga dilakukan melalui pemasangan kamera pengawas di titik-titik strategis.
Juga di kantor desa, kantor kecamatan, hingga lokasi rawan tertentu, sekitar separuh perangkat telah terpasang.
Proses pemasangan lanjutan akan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah. Ronny menegaskan perangkat tersebut dipasang untuk mendukung tertib administrasi dan mengamati aktivitas layanan publik.
“Fungsinya bukan memata-matai, tapi memastikan kegiatan perkantoran dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tuturnya.
Pemasangan kamera pengawas dilakukan bersama kepolisian dan Dinas Perhubungan. Dishub menangani wilayah yang berkaitan dengan lalu lintas, sementara Diskominfo fokus pada kawasan dengan tingkat risiko keamanan yang lebih tinggi.
Selain itu, perluasan akses Wi-Fi pada sekolah dan unit pelayanan teknis seperti perpustakaan, pusat belajar masyarakat, dan puskesmas juga sedang dikerjakan.
Bagi wilayah yang belum memiliki pasokan listrik stabil, pemerintah tengah menyiapkan penggunaan solar panel sebagai sumber energi alternatif agar perangkat internet dan kamera pengawas tetap dapat beroperasi.
Melalui rangkaian langkah tersebut, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan digital yang merata dan aman hingga ke tingkat desa.
Pemerintah berharap upaya ini dapat menekan potensi gangguan informasi publik sekaligus mendukung kualitas pelayanan masyarakat di era digital. (Adv).
