Jakarta, infosatu.co – Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menegaskan arah pembenahan tata kelola aparatur yang lebih tangkas dan dapat diandalkan.
Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 19 November 2025, dan menjadi forum konsolidasi berbagai kebijakan reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2025 ini menjadi titik penting untuk merumuskan langkah bersama menghadapi ragam persoalan publik.
Mulai dari penguatan layanan dasar hingga pengembangan teknologi birokrasi.
Menurut dia, upaya memperbarui manajemen ASN tak lagi bisa dilakukan parsial.
“Agenda ini menuntut gotong royong kebijakan, baik antarinstansi maupun antardaerah, agar percepatan reformasi bisa benar-benar terasa dalam pelaksanaan prioritas pembangunan,” ujar Zudan dalam sesi pemaparan.
Ia menekankan bahwa basis data talenta harus menjadi fondasi dalam seluruh proses pengambilan keputusan.
Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah dapat menggerakkan aparatur sesuai kebutuhan daerah dan program nasional secara lebih lincah.
Zudan menyebut pemanfaatan data tersebut sebagai syarat mutlak untuk menciptakan mobilitas talenta yang efektif, terutama dalam menjawab kebutuhan mendesak di berbagai wilayah.
Salah satu isu yang menyita perhatian dalam Rakornas adalah rencana perubahan mekanisme pelantikan pejabat tinggi pratama atau Eselon II.
BKN mendorong agar proses pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden, sebuah gagasan yang disebut sebagai langkah penguatan manajemen jabatan strategis agar lebih konsisten dengan arah pembangunan negara.
Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim), Mahyunadi, yang hadir bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Misliansyah, menilai usulan tersebut sebagai peluang besar bagi pejabat daerah untuk berkiprah secara nasional.
Ia menyebut cara ini bisa membuka ruang kompetisi yang lebih luas.
“Ke depan, pejabat Eselon II berpotensi mengabdi di berbagai penjuru negeri. Tidak menutup kemungkinan putra-putri Kutim dapat bertugas di pusat atau daerah lain. Ini terobosan yang memberi ruang mobilitas yang lebih terbuka,” tuturnya.
Meski mengakui fleksibilitas daerah dalam menjaga talenta unggulan bisa berkurang, Mahyunadi memandang manfaat jangka panjangnya lebih signifikan.
Ia menilai sistem yang lebih terpadu akan memperkuat profesionalisme aparatur sekaligus memperbaiki mutu tata kelola birokrasi secara nasional.
Selain membahas reformasi kepegawaian, Rakornas juga menjadi ajang penyampaian arah kebijakan sektor pangan dan perlindungan sosial.
Mahyunadi mengatakan paparan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberi gambaran jelas mengenai target pembangunan pusat.
“Pemaparan itu bukan hanya informatif, tapi juga mendorong kami di daerah agar menyusun program yang selaras dengan strategi nasional,” katanya.
Ia melihat Kutai Timur memiliki ruang besar untuk menautkan program daerah, khususnya di bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat.
Mahyunadi berharap seluruh materi Rakornas dapat diadaptasi ke dalam rencana kerja daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa arah pembangunan Kutim tetap berada di lintasan prioritas nasional. Saya melihat potensi kolaborasi yang sangat luas,” ujarnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, BKN mengumumkan penerima BKN Award 2025. Penghargaan diberikan kepada instansi yang dinilai berhasil meningkatkan standar pengelolaan manajemen ASN.
Empat kategori yang dianugerahkan meliputi Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, serta Pengelolaan Layanan Kepegawaian.
Penghargaan ini disebut sebagai bentuk apresiasi atas komitmen lembaga dalam mendukung peningkatan kinerja birokrasi secara berkelanjutan. (Adv).
