Kutim, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya meningkatkan produksi beras lokal yang hingga saat ini masih jauh dari memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Kondisi ini menyebabkan Kutim tetap bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama Sulawesi dan Jawa Timur, dan memunculkan tantangan tersendiri bagi kestabilan harga pangan di wilayah ini.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Nora Ramadani, mengatakan bahwa jumlah beras lokal yang dihasilkan setiap musim panen hanya mencapai sekitar 32 ton.
Menurutnya, angka tersebut masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Produksi beras lokal kita memang masih kecil, sekitar 32 ton per panen. Itu tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga,” ujar Nora Ramadani di Sangatta, Rabu, 19 November 2025.
Selain jumlah yang minim, distribusi beras lokal di Kutim juga menjadi masalah utama.
Sebagian besar hasil panen dikumpulkan oleh pihak tertentu melalui sistem blok, sehingga hanya sebagian kecil yang benar-benar masuk ke pasar lokal.
Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan beras produksi daerah sendiri, sementara beras dari luar daerah lebih mudah dijumpai.
“Beras lokal hampir tidak sampai ke pasar. Hanya sebagian kecil yang dijual di sekitar lokasi produksi, sehingga masyarakat lebih sering membeli dari luar,” jelas Nora.
Kondisi keterbatasan pasokan ini berdampak pada harga jual beras lokal yang sering melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.
Tingginya biaya produksi, ditambah ancaman cuaca ekstrem dan serangan hama, menjadi faktor utama kenaikan harga tersebut.
“Petani mengeluarkan biaya ekstra untuk perawatan lahan dan pestisida. Kalau ada serangan hama, biaya itu meningkat lagi, sehingga harga jual otomatis naik,” ungkapnya.
Pemkab Kutim tidak dapat memaksa petani menurunkan harga jual beras, karena hasil panen menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Tekanan harga yang berlebihan justru akan merugikan petani dan mengancam keberlanjutan produksi lokal.
“Kami tidak bisa menekan petani menurunkan harga, karena itu sumber penghidupan mereka,” kata Nora.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Kutim bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tengah menyiapkan program peningkatan produktivitas, termasuk intensifikasi pertanian dan pemanfaatan benih unggul.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan hasil panen sekaligus menekan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah agar produksi lokal bisa meningkat. Program ini juga menjaga keseimbangan antara stok beras yang cukup dan kesejahteraan petani,” ujar Nora.
Data dari Disperindag Kutim menunjukkan bahwa lebih dari 85 persen kebutuhan beras di Kutim masih dipenuhi dari luar daerah.
Ketergantungan ini membuat wilayah ini rentan terhadap fluktuasi harga nasional, terutama jika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga di pasar regional.
Pemkab Kutim menargetkan program kemandirian pangan daerah dapat mulai memberikan hasil dalam tiga tahun mendatang.
Dengan peningkatan produksi beras lokal yang signifikan, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah mengakses beras lokal, harga lebih stabil, dan kesejahteraan petani terjaga.
“Dalam tiga tahun ke depan, kami berharap produksi beras lokal meningkat pesat sehingga masyarakat mendapatkan beras yang cukup dan petani mendapatkan penghasilan yang layak,” tutup Nora. (Adv).
