Samarinda, infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan bahwa persoalan kebutuhan rumah layak huni di daerahnya sudah memasuki tahap yang mendesak.
Ia meminta Bank Tabungan Negara (BTN) mempercepat skema pembiayaan dan memperluas pembangunan hunian bagi masyarakat Kaltim, terutama di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran BTN Samarinda pada Selasa, 18 November 2025.
Dalam pertemuan itu dipaparkan sejumlah peluang kolaborasi, mulai dari pembiayaan perumahan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), digitalisasi layanan, hingga penguatan Dana Pihak Ketiga (DPK).
BTN membawa berbagai program seperti BTN Properti, Rumah Murah BTN, Smart Residence, dan aplikasi BALE by BTN.
Namun, Gubernur Kaltim mengingatkan tantangan hunian di Kaltim jauh lebih besar dari capaian yang sudah ada.
“BTN sudah menyalurkan 70.000 rumah selama 35 tahun, tetapi ini masih kecil. Kita memiliki 50.000 rumah tidak layak huni dan sekitar 250.000 KK belum memiliki rumah,” tegasnya.
Selain itu, Rudy menekankan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kaltim pusat pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga permintaan rumah akan meningkat tajam dalam beberapa tahun ke depan.
Karena itu, ia meminta BTN menjalin koordinasi aktif dengan Otorita IKN dan mengembangkan pembiayaan di titik-titik strategis.
Wilayah prioritas yang disebutkan meliputi Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai kawasan yang langsung bersinggungan dengan arus perpindahan penduduk menuju IKN.
Bukan hanya itu, gubernur juga menekankan besarnya potensi hunian di wilayah pesisir seperti Berau, Kutai Timur, Bontang, Paser, hingga Balikpapan.
Sementara untuk ibu kota provinsi, ia menilai pembangunan rumah susun di Samarinda Seberang ideal karena berada pada jalur akses tol.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan hunian bagi pekerja sektor perkebunan. Dengan luas lahan mencapai 3 juta hektare dan baru separuhnya berproduksi, ia menilai BTN dapat menjadi mitra kunci penyedia rumah bagi tenaga kerja industri ini.
Tak hanya itu, kebutuhan hunian di internal pemerintahan juga besar. Menurutnya, ada 20.850 ASN dan lebih dari 10.000 PPPK yang memerlukan solusi serupa.
“Pemerintah memiliki standar pelayanan minimum, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Karena itu kolaborasi ini sangat penting untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat,” pungkasnya.
