Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana relokasi beberapa sekolah, setelah kajian teknis menunjukkan perlunya penanganan akar masalah.
Andi Harun menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat sekolah yang direncanakan untuk direlokasi.
“SD Negeri 013 dan SMP Negeri 24, dan memang dari rencana awal ada relokasi,” ujarnya pada awak media, Samarinda, Minggu 16 November 2025.
Namun, setelah dilakukan rapat dan pengkajian lebih lanjut berdasarkan kondisi fisik serta lingkungan, Pemkot Samarinda menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah untuk meninjau langsung ke lapangan. Hasilnya, relokasi dinilai belum perlu dilakukan.
“Tidak perlu buru-buru memutuskan relokasi karena membangun baru itu biaya besar. Masalahnya adalah banjir. Pertanyaannya, apakah banjir tersebut tidak bisa kita atasi sehingga tidak perlu membangun sekolah baru,” tegasnya.
Setelah peninjauan lapangan, rencana pemindahan dan membangun baru sekolah akhirnya dibatalkan karena akar masalah banjir telah ditemukan dan disiapkan solusinya.
Penanganan banjir akan dilakukan agar sekolah tidak lagi tergenang, terutama saat curah hujan tinggi.
Evaluasi lanjutan terhadap kondisi sekolah akan dilakukan setelah penanganan banjir rampung tahun depan.
Sementara itu, rencana relokasi untuk SMP 27 di kawasan Batu Cermin ini juga dipastikan tidak diperlukan. Sekolah tersebut sebelumnya terdampak potensi longsoran dari bukit di belakang bangunan.
“Setelah kita turun langsung, ternyata tidak diperlukan relokasi. Kita akan melakukan cut and fill pada tanah bukit di belakang sekolah,” jelas Andi Harun.
Tanah dari bukit akan didorong ke arah kolam eks tambang untuk mengurangi kecuraman sehingga risiko longsor dapat diminimalkan.
Selain itu, Pemkot turut menyoroti kawasan Proklamasi yang menaungi dua SD dan satu SMP dalam satu kawasan.
Jumlah siswa yang terlalu padat membuat satu sekolah harus direlokasi.
“Dalam rapat terakhir diputuskan SMP-nya yang akan kita relokasi keluar. Mudah-mudahan dananya cukup, tahun 2026 kita rencanakan membangun SMP tersebut,” katanya.
Namun, persoalan lokasi tanah menjadi kendala utama. Dua lahan milik pemerintah, di Perumahan Borneo dan sekitar Kuburan cina, dinilai belum ideal.
Lahan di dekat kuburan Cina berpotensi longsor, sementara lahan di Perumahan Borneo terlalu kecil dan jauh dari lokasi sekolah saat ini.
Pemerintah masih mencari lokasi yang layak untuk rencana relokasi SMP tersebut.
Jika SMP tersebut telah dipindah, dua SD yang berada dalam kawasan sama akan memiliki ruang yang lebih memadai.
“Berapa biaya dan teknis lainnya masih dibahas oleh tim teknis dari perangkat daerah,” pungkasnya.
