Samarinda, infosatu.co – Penindakan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah titik Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dalam sepekan terakhir menuai sorotan.
Kritik datang dari sejumlah pengamat dan anggota legislatif yang menilai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai berlindung di balik aturan tanpa mempertimbangkan asas kemanusiaan.
Namun, Satpol PP membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh tindakan dilakukan berdasarkan prosedur serta telah melalui proses pembinaan berulang.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kaltim, Edwin.
Ia menegaskan pelaksanaan penertiban tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan koordinasi dan peringatan.
Menurutnya, banyak pihak yang mengkritik tanpa memahami keseluruhan kronologi di lapangan.
“Nah ini yang perlu diluruskan dulu. Pada dasarnya, kami Satpol PP provinsi maupun kota itu bekerja berdasarkan SOP. Banyak pengamat itu tidak tahu kronologi ceritanya nih, dari awal sampai akhir,” ungkapnya pada Jumat, 7 November 2025.
Edwin menjelaskan, sebagian besar PKL yang ditertibkan merupakan pedagang yang sama dan telah berulang kali diberikan teguran serta imbauan agar menata lapak dengan tertib.
Ia menegaskan bahwa Satpol PP tidak pernah melarang masyarakat untuk berdagang.
“Kita tidak melarang berjualan. Silakan berjualan tapi dengan tertib dan rapi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan penentuan lokasi pembinaan PKL bukan merupakan kewenangan Satpol PP.
Koordinasi tersebut berada pada dinas teknis seperti Dinas Perdagangan maupun Dinas Koperasi dan UMKM.
“PKL ini dibawa binaan dinas perdagangan atau UMKM, tolong dicarikan tempat. Itu bukan tugas Satpol PP. Itu ada tugas pembinaannya,” jelasnya.
Selain itu, Edwin mengungkapkan bahwa dalam beberapa kejadian, petugas justru menghadapi perlawanan dari oknum pedagang saat penertiban berlangsung.
“Kejadian kemarin justru mereka itu melakukan perlawanan. Mereka memegang tukul, palu. Terus ada batu juga, batu paring yang dilemparkan ke kita,” ungkapnya.
Terkait upaya solusi, Satpol PP mengaku telah menawarkan alternatif lokasi bagi PKL, salah satu lokasi yang telah diusulkan ialah kawasan Taman Bebaya. Namun hingga kini, realisasi penempatan tersebut belum berjalan.
“Jadi bukan kita tidak kasih solusi. Kita Satpol PP tidak ingin menciptakan kemiskinan baru. Tapi tolong juga dihormatin dan dipatuhin,” katanya.
Tambahnya, pihaknya dari Satpol PP tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam setiap tindakan, namun aturan harus tetap dihormati demi ketertiban kota.
“Kita tetap mengedepankan rasa kemanusiaan, humanis, dan persuasif. Tidak ada yang kita mau langsung brutal. Tapi kalau kita tidak atur masyarakat, kota kita akan jadi kumuh,” pungkasnya.
