Kukar, infosatu.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) Aulia Rahman Basri menyebut antara keagamaan dan pemerintahan bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan harus saling mendukung satu sama lain.
Pernyataan itu menjadi dasar arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membangun birokrasi yang berkarakter, berintegritas, dan berlandaskan moralitas keagamaan.
“Menurut kami, antara keagamaan dan pemerintahan ini bukan sesuatu yang dipisahkan, tapi dua hal yang harus saling mendukung satu sama lain,” ujar Aulia di Tenggarong, Jumat, 31 Oktober 2025.
Aulia menegaskan, gagasan tersebut bukan sekadar retorika.
Di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Rendi Solihin, Pemkab Kukar berupaya menautkan nilai-nilai agama dalam kehidupan birokrasi, menjadikannya fondasi etika bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Langkah itu diwujudkan melalui pembinaan keagamaan yang wajib diikuti setiap ASN dan tenaga P3K sebelum dilantik. Kegiatan dilakukan sesuai keyakinan masing-masing.
Bagi umat Islam, pembinaan dimulai dengan membaca Al-Qur’an, sementara bagi pemeluk Kristen, Katolik, Hindu, dan agama lain diarahkan membaca kitab suci masing-masing.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang awalnya digagas oleh Bupati sebelumnya, Edi Damansyah, bersama Rendi Solihin. Di era kepemimpinan Aulia Rahman, program itu terus terapkan.
Ia tidak hanya mempertahankan kegiatan seremonialnya, tetapi mengubahnya menjadi sistem pembinaan moral yang terintegrasi dalam tata kerja birokrasi.
Setiap Jumat, kegiatan pembinaan rohani digelar serentak di seluruh instansi pemerintah.
Pegawai Muslim membaca Al-Qur’an, sementara aparatur beragama lain menjalankan kegiatan spiritual sesuai ajaran masing-masing.
Aulia menegaskan bahwa keberagaman agama di lingkungan birokrasi bukan hambatan untuk menumbuhkan kesadaran moral bersama.
“Ini bukan hanya untuk P3K, tapi juga bagi para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Sebelum dilantik, mereka harus bisa membaca kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing,” sebut Aulia.
Menurutnya, jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Tuhan.
Ia memandang reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan dengan menegakkan aturan dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga dengan membangun kesadaran etis di kalangan aparatur.
Politikus PDI Perjuangan itu menginginkan ASN Kukar memiliki kompas moral yang kuat.
Dengan pembinaan keagamaan yang berkesinambungan, ia berharap muncul karakter aparatur yang berintegritas, bekerja dengan hati, dan mampu menjaga martabat jabatannya.
Langkah ini menarik perhatian publik karena jarang ada kepala daerah yang menjadikan nilai agama sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan.
Di tengah dorongan digitalisasi dan modernisasi birokrasi, Aulia justru menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan material dan kekuatan spiritual.
Ia meyakini kemajuan tanpa moral hanya akan melahirkan birokrasi yang kering, sementara religiusitas tanpa profesionalisme akan berhenti di tataran simbolik.
Karena itu, Pemkab Kukar berupaya menjembatani dua ranah itu yakni iman dan administrasi, agar dapat berjalan beriringan.
Bagi Aulia, pembinaan moral ASN bukan sekadar upaya meningkatkan disiplin dan loyalitas, tetapi juga strategi kultural untuk menata ulang cara berpikir birokrasi.
Pemerintahan yang baik, katanya, tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada kualitas batin orang-orang yang menjalankannya.
Dalam pandangan Aulia Rahman, birokrasi yang bermoral adalah birokrasi yang melayani, bukan sekadar mengatur; yang mengabdi, bukan mencari keuntungan.
“Kita berharap setiap aparatur di Kukar mampu menjalankan tugas dengan profesional sekaligus berlandaskan nilai moral,” tutup Aulia.
