Samarinda, infosatu.co – Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) Maulida Savitri, menorehkan prestasi membanggakan.
Ia berhasil meraih peringkat kedua dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XXIII Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur.
Pengumuman hasil tersebut disampaikan pada acara penutupan di Aula Utama BPSDM Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Jumat, 10 Oktober 2025.
Keberhasilan Maulida menjadi catatan tersendiri bagi Diskominfo Kukar yang terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas merupakan program pengembangan kompetensi yang diikuti para pejabat pengawas dari berbagai instansi pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Kegiatan ini bertujuan membentuk kepemimpinan adaptif, inovatif, serta berorientasi pada hasil, guna memperkuat efektivitas birokrasi pemerintahan daerah.
Dalam pelatihan tersebut, setiap peserta diwajibkan melaksanakan proyek perubahan di unit kerjanya sebagai bentuk penerapan hasil pembelajaran.
Maulida mengusung proyek inovasi bertajuk OPSI, yang berfokus pada optimalisasi penataan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Diskominfo Kukar.
Ia berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan setelah pelatihan berakhir.
“Saya berharap aksi perubahan OPSI dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu solusi dalam penataan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Diskominfo Kukar,” ujarnya.
Pencapaian yang diraih Maulida bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga dorongan bagi seluruh aparatur Diskominfo Kukar untuk terus berinovasi.
Pemerintah daerah menilai prestasi ini sebagai bukti nyata bahwa pengembangan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan semangat berinovasi yang terus tumbuh di kalangan aparatur, Diskominfo Kukar berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
