Kukar, infosatu.co – Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa lagi dipahami sebatas rutinitas buang lalu angkut ke tempat pembuangan akhir.
Paradigma lama itu kini diganti dengan konsep yang lebih berkelanjutan, yakni kumpul, pilah, dan olah.
“Kumpul, angkut dan buang itu paradigma lama. Sekarang yang kita terapkan adalah kumpul, pilah dan olah,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Irawan, ST., M.Si, Rabu, 17 September 2025.
Menurut Irawan, pola baru ini mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan tidak hanya berhenti di tahap hilir, melainkan dimulai dari sektor hulu.
Pada tahap awal, peran masyarakat, lembaga pendidikan, komunitas pemerhati lingkungan, hingga pihak swasta menjadi kunci penting. Bank sampah, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta kegiatan edukasi publik merupakan instrumen yang perlu diperkuat agar sampah tidak serta-merta berakhir di TPA.
Ia menilai, jika dilakukan secara konsisten, pola pengelolaan di hulu akan mengurangi tekanan di hilir.
Sampah yang terlanjur masuk ke TPA jumlahnya bisa ditekan, sementara barang-barang bernilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali.
“Sehingga sampah itu tidak lagi langsung dibuang di TPA. Kalau kita lihat, sebenarnya sampah itu punya nilai,” ujarnya.
Irawan mencontohkan, material sederhana yang kerap dianggap tak berguna justru bisa menjadi sumber penghasilan jika dikelola dengan baik.
“Contohnya, botol Aqua atau kardus, kalau kita kumpulkan pasti dapat duit,” tegasnya.
Pandangan itu, kata dia, penting untuk ditanamkan sejak dini agar kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tumbuh secara alami.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa perubahan paradigma ini tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah. Kolaborasi multipihak diperlukan untuk memperluas dampak.
DLHK Kutai Kartanegara, menurutnya, terus mendorong lahirnya inovasi-inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Mulai dari gerakan memilah di rumah tangga, penyediaan wadah pemilahan di fasilitas umum, hingga kerja sama dengan komunitas kreatif yang mampu mengolah sampah menjadi produk bernilai tambah.
Transformasi itu, lanjut Irawan, sejalan dengan tuntutan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih modern dan berorientasi pada keberlanjutan.
Ia berharap, dengan pola kumpul, pilah, dan olah, beban TPA berkurang dan masyarakat memperoleh manfaat langsung. Sampah tidak lagi sekadar masalah kebersihan, melainkan dapat menjadi sumber daya baru yang membantu perekonomian warga.
Irawan kembali menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kutai Kartanegara tidak akan berjalan efektif tanpa kesadaran bersama. (Adv)
