Kukar, infosatu.co – Tidak hanya aspek geofisika dan kimia, sosial, ekonomi, dan budaya, Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) juga melakukan kajian kesehatan masyarakat di sekitar wilayah rencana kegiatan PT Cemerlang Sawit Nusantara (CSN).
Studi ini menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana aktivitas perusahaan berpotensi memberi dampak pada kondisi kesehatan warga.
Ketua Tim Penyusun AMDAL, Muhammad Yahya, menjelaskan bahwa pemetaan kondisi kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengumpulkan data dari fasilitas kesehatan di sekitar wilayah terdampak.
“Dari hasil kajian itu, terungkap sejumlah temuan yang menggambarkan pola penyakit, status gizi anak balita, hingga jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Kecamatan Sebulu dan Tenggarong Seberang,” jelas Yahya dalam rapat AMDAL pada Kamis, 11 September 2025.
Dalam aspek pola penyakit, hipertensi menempati urutan teratas. Tercatat sebanyak 853 penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sebulu, sementara di Puskesmas Tenggarong Seberang jumlah kunjungan mencapai 550 kasus.
Sementara itu, kajian status gizi balita mengungkapkan masih adanya masalah gizi pada anak. Berdasarkan data, terdapat 26 balita dengan gizi kurang yang diukur melalui indikator berat badan terhadap umur (BB/U).
Selain itu, 77 balita masuk kategori pendek berdasarkan indikator tinggi badan terhadap umur (TB/U).
Tidak hanya itu, sebanyak 61 balita ditemukan mengalami kondisi kurus yang diukur dengan indikator berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB).
Temuan ini memberi sinyal bahwa meski fasilitas kesehatan tersedia, perhatian terhadap asupan gizi dan pola makan anak masih harus diperkuat di tingkat keluarga maupun masyarakat.
Adapun ketersediaan sarana kesehatan di Kecamatan Tenggarong Seberang cukup beragam. Total terdapat 22 fasilitas kesehatan, meliputi satu rumah sakit, dua poliklinik atau balai pengobatan, satu puskesmas dengan layanan rawat inap, satu puskesmas tanpa rawat inap, serta 17 apotek yang tersebar di berbagai wilayah.
Jumlah ini, menurut tim penyusun, menjadi modal penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar, meskipun masih memerlukan dukungan tenaga medis dan kualitas layanan yang merata.
Muhammad Yahya menekankan, hasil studi kesehatan masyarakat ini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen Amdal.
Dengan begitu, potensi dampak kegiatan perusahaan terhadap kesehatan warga bisa diantisipasi sejak dini. (Adv)
