Kukar, infosatu.co – Kepolisian Republik Indonesia resmi mencopot AKBP Dody Surya Putra dari jabatannya sebagai Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim).
Keputusan yang menghebohkan ini tertuang dalam surat mutasi Mabes Polri yang dikeluarkan pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Posisi Kapolres Kukar kini dijabat AKBP Khairul Basyar, sementara Kapolres Berau ditempati AKBP Ridho Tri Putranto.
Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, menegaskan bahwa mutasi tersebut adalah bagian dari penyegaran organisasi sekaligus bentuk tanggung jawab institusi.
“Tindakan arogan atau penyalahgunaan wewenang tidak akan ditoleransi. Evaluasi juga akan dilaporkan ke Mabes Polri,” ujarnya.
Meski pencopotan sudah dilakukan, publik mempertanyakan masih adanya seruan aksi solidaritas di media sosial.
Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT Budi Duta Agrindo (BDA) menyebarkan seruan untuk turun ke Polres Kukar menuntut pencopotan Kapolres. Padahal, faktanya AKBP Dody sudah resmi diganti.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya, mengapa aksi dengan tuntutan yang sudah dipenuhi tetap disuarakan.
Ketua Adat Desa Budaya Pampang, Esrom Palan, meminta masyarakat agar tidak terprovokasi isu liar di media sosial.
Ia menilai langkah cepat Kapolri dan Kapolda Kaltim sudah menjadi bukti penyelesaian tegas.
“Pihak kepolisian sudah mengambil sikap yang jelas, permasalahan ini sebenarnya selesai. Kita patut bersyukur Kapolri bertindak cepat dan tepat. Mari bersama menjaga kondusifitas di Kaltim,” ungkap Esrom, Kamis, 21 Agustus 2025.
Esrom menegaskan bahwa keamanan dan persatuan masyarakat jauh lebih penting dibanding memperpanjang polemik yang sudah ditangani secara resmi oleh institusi kepolisian.
Dengan adanya pergantian pucuk pimpinan Polres Kukar, publik diharapkan tidak lagi mengaitkan kasus ini dengan sentimen politik atau kelompok tertentu.
Aparat diminta fokus menjaga keamanan, sementara masyarakat diimbau menahan diri agar situasi tetap kondusif.
